.webp)
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo menegaskan keluarga besar FKPPI siap membantu TNI menjaga kedaulatan bangsa. Khususnya dalam menjaga ideologi Pancasila dari berbagai serangan yang dapat memecah belah bangsa.
Menurutnya di era modern tidak hanya perang secara fisik melalui pengerahan kekuatan militer saja. Akan tetapi perang asimetris di ranah cyber, bioteknologi, hingga ke perang pemikiran (ideologi). Hal itu disampaikan Bamsoet saat pertemuan FKPPI dengan Aster KSAD Mayjen TNI Karmin Suharna, Rabu (15/6).
"Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum FKPPI Pak Pontjo Sutowo saat bertemu Aster KSAD Mayjen TNI Karmin Suharna di Mabes TNI AD, FKPPI menjadi benteng bangsa dari maraknya serangan ideologi khilafah yang tidak pernah berhenti mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Agama yang telah menegaskan bahwa ideologi khilafah tidak boleh tumbuh di Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menjelaskan bahwa kewaspadaan terhadap gerakan khilafah perlu ditingkatkan. Mengingat dalam waktu beberapa hari terakhir, kepolisian telah menangkap sejumlah tersangka penyebar ideologi khilafah. Antara lain, Polres Klaten yang menangkap dua pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin tingkat daerah yang telah memiliki pengikut mencapai 500 orang lebih di sekitar Kabupaten Klaten pada Kamis (9/6) lalu.
"Sebelumnya, Polres Brebes juga menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin pada 7 Juni 2022. Terbaru, Polda Metro Jaya menangkap AS yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Ironisnya, diduga hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Jika tidak segera ditindak, hal ini bisa menjadi api dalam sekam yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut FKPPI akan terus memasifkan pentingnya menumbuhkan sikap bela negara kepada generasi muda. Di antaranya terlibat dalam pembentukan komponen cadangan yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu juga hadirnya UU. No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDNPN) disambut sukacita oleh FKPPI. Melalui UU PSDNPN tersebut, negara membuka peluang bagi warga sipilnya untuk menjadi komponen cadangan yang ikut berkontribusi dalam pertahanan semesta.
"Adagium klasik civis pacem para bellum, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang, bukanlah berarti setiap negara menginginkan peperangan. Melainkan doktrin agar setiap negara mempersiapkan kekuatan tempur militernya, ditunjang dengan komponen cadangan dari warga sipil. Sehingga bukan hanya bisa terwujud pertahanan yang kuat, melainkan juga memiliki efek gentar," pungkas Bamsoet.
Dalam pertemuan itu turut hadir pengurus FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Dudhie M. Murod, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Didin, Wakil Sekjen Siska, serta Sekjen Generasi Muda KB FKPPI Stalino.
(akn/ega)
