ADVERTISEMENT

Kasus HAM Berat Paniai Segera Diadili, Kejagung Tunjuk 34 Jaksa

Mulia Budi - detikNews
Rabu, 15 Jun 2022 15:12 WIB
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, inisial IS ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Tim Kejagung telah menyiapkan 34 jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus itu.

"Hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022, penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers yang digelar di kantornya Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).

Setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan, selanjutnya jaksa penuntut umum menunggu penetapan hari sidang perdana dari Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

"Dan pada hari ini dilakukan pelimpahan perkara dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah dilakukan persidangan," lanjutnya.

Ketut mengatakan sebanyak 34 jaksa telah ditunjuk sebagai tim penuntut umum dalam kasus itu. Ketut menerangkan, berdasarkan surat pelimpahan perkara, IS akan didakwa dengan dua pasal yang dilanggar.

Tersangka IS akan didakwakan dengan 2 dakwaan, pertama Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Serta dakwaan kedua melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan seseorang berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Kejagung menyebut IS merupakan oknum TNI.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka yaitu IS. Iya (IS dari TNI)," kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Jumat (1/4).

Ketut menjelaskan peristiwa pelanggaran HAM berat ini terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer.

"Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de jure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," kata Ketut.

Ketut menerangkan akibat perbuatan IS ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, ada puluhan orang lainnya yang juga mengalami luka-luka.

Lihat juga video 'KontraS: Jokowi Masih 'Gelar Karpet Merah' untuk Pelanggar HAM Berat':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT