ADVERTISEMENT

Kejati DKI Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Mafia Tanah Cipayung

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 14 Jun 2022 19:21 WIB
Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati Jakarta)
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah LD selaku notaris dan MTT selaku pihak swasta.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan dua orang tersangka, yakni LD selaku notaris berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-58/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan MTT selaku mafia pengadaan tanah Setu, Cipayung, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-59/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Kasus itu bermula pada 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terhadap delapan pemilik lahan untuk kepentingan pengembangan RTH DKI Jakarta.

Namun, dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT 008 RW 03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tidak terdapat dokumen perencanaan pengadaan tanah. Selain itu, tidak ada Peta Informasi Rencana Kota dari Dinas Tata Kota, tidak ada permohonan informasi aset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tidak ada persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

"Bahwa dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat kerja sama antara tersangka LD, tersangka MTT, dan pihak lainnya sehingga lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta," kata Ashari.

Lebih lanjut, tersangka LD disebut bersama-sama dengan pihak lainnya melakukan pengaturan dan/atau pembentukan harga terhadap delapan pemilik atas sembilan bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik lahan tersebut seharusnya hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000 per meter. Namun, berdasarkan peran masing-masing tersangka, sehingga Dinas Kehutanan dan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan uang rata-rata sebesar Rp 2.700.000 per meter.

Adapun total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp 46.499.550.000. Sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317, sehingga sisa uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para Tersangka dan pihak lainnya sebesar Rp 17.770.209.683.

"Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan pihak lainnya melalui Tersangka MTT," ujar Ashari.

Adapun proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, itu menyalahi ketentuan Pasal 45, Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait rencana pengadaan.

Atas perbuatannya, tersangka LD disangkakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat 1,P asal 13 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pasal yang disangkakan untuk Tersangka MTT adalah Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT