DPR Minta Klarifikasi Aziddin

Jakarta - Tudingan Menag Maftuh Basyuni terhadap anggota DPR dari Fraksi Demokrat Aziddin disambut Komisi VIII DPR yang membidangi urusan haji. Komisi VIII akan meminta klarifikasi Aziddin yang dituding Maftuh melakukan percaloan pemondokan haji."Kita akan mengundang saudara Aziddin untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan calo pemondokan. Mungkin pada Senin (12/6/2006) mendatang," kata Ketua Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar ketika dihubungi detikcom, Kamis (8/6/2006).Dia menambahkan, pihaknya telah mendengarkan keterangan dari Menag atas pernyataannya bahwa Aziddin terlibat percaloan pemondokan haji. Sebelum menentukan sikap, maka DPR sudah seharusnya meminta keterangan dari Aziddin."Dari Menag saya sudah dengar, tapi saya belum dengar langsung dari Aziddin," ujar Hasrul.Disebabkan belum mendengar keterangan dari Aziddin itu, Hasrul enggan berkomentar ketika ditanya seputar kegiatan Aziddin saat berada di Arab Saudi.Lalu juga pemberian sanksi apa apabila Azidin terbukti percaloan serta mengenai kehadiran Aziddin di Hotel Radisson Apartement yang disebut-sebut untuk melobi pemondokan dan katering."Saya tidak bia memberikan komentar sebelum kami memberikan klarifikasi. Ya itu, yang kita tanya nanti perjalanan dia di sana (Arab Saudi) apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu soal di Hotel Radisson, bisa ya bisa tidak," ucap Hasrul.Hasrul mengungkapkan, tudingan Menag itu didasarkan alasan dan bukti yang dimilikinya. "Tentu Menag punya bukti, punya alasan sendiri. Menag punya bukti kuat dari laporan petugas haji di Jeddah. Kita uji pernyataan Menag dengan bertemu Aziddin," tambahnya.Hasrul menegaskan, Komisi VIII bertekad ingin membersihkan segala upaya atau tindakan yang merugikan jamaah, misalnya percaloan pemondokan. "Tahun ini akan ada perubahan terhadap pelayanan jamaah selama pemondokan di Makkah," janjinya. (atq/)