Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi perikanan tangkap dan budidaya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Gedung Mina Bahari IV.
Adapun 3 program strategis yang meliputi kebijakan ini di antaranya penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya untuk komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung budi daya perikanan.
"Untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT, KKP punya program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, di mana wilayah NTT termasuk dalam Zona 3," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Senin (13/6/2022).
Zona 3 meliputi WPPNRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT. Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp 85 triliun.
Trenggono menerangkan, kuota penangkapan diberikan untuk industri dan penghobi dengan ketentuan dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta untuk nelayan lokal tanpa PNBP. Melalui sistem penangkapan terukur berbasis kuota diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir dan menjaga populasi perikanan.
"Kebijakan ini untuk mendorong terjadinya distribusi ekonomi yang merata, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Karena nantinya ikan hasil tangkapan di zona-zona tadi, wajib didaratkan di pelabuhan sekitarnya. Tenaga kerja di industri maupun yang mendukung operasional pelabuhan, harus tenaga kerja lokal," papar Trenggono.
"Nah di Zona 3 tadi Perputaran ekonominya cukup besar, dan tenaga kerja yang terserap juga akan banyak," tambahnya.
Nantinya implementasi kebijakan tersebut juga akan didukung pengawasan ketat melalui patroli kapal pengawas serta teknologi satelit. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem zonasi dan kuota yang dibangun berjalan optimal.
Sementara untuk pengembangan potensi budidaya rumput laut dan lobster, KKP siap mendukung sarana prasarana termasuk pendampingan kepada para pembudidaya. Produksi rumput laut dan lobster sendiri kini tengah digenjot melalui program prioritas pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyambut baik rencana implementasi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Ia pun menyampaikan harapan agar kebijakan itu segera diterapkan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.
(akn/ega)
