LSM Dukung Rencana Pemerintah Bubarkan Ormas Ilegal

Jakarta - Rencana pemerintah menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM yang menyebarkan permusuhan di masyarakat didukung kalangan LSM sendiri. Namun penertiban ini jangan sampai membatasi ruang gerak sipil dan tidak keluar dari kerangka demokrasi."Ke depan penertiban itu penting. Kita sepakat bagi ormas yang terbukti menjadi ancaman munculnya konflik bangsa harus ditertibkan," kata Manejer Informasi dan Publikasi Institut Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Titok Hariyanto, saat dihubungi detikcom, Jumat (9/6/2006).Menurut Titok, ormas dan LSM yang memunculkan konflik SARA atau memecah belah kesatuan bangsa merupakan penyimpangan dari kebebasan berdemokrasi."Mereka memanfaatkan demokrasi, namun merusak demokrasi itu sendiri. Untuk itu, dalam konteks demokrasi, ormas dan LSM yang seperti itu harus ditertibkan karena menggangu proses demokrasi," ujar Titok.Namun, ancaman untuk menertibkan LSM yang menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah, menurut Titok, terkesan adalah upaya pemerintah mengontrol ormas dan LSM. "Yang penting itu transparansi atau audit kepada publik, bukan kepada pemerintah. Kalau IRE selalu membuat laporan tahunan kepada publik. Bagi kami, bentuk pertanggungjawaban itu lebih kepada publik," jelas Titok.Untuk beberapa programnya yang dibiayai oleh bantuan asing, lanjut Titok, IRE selalu meminta izin Sekretariat Negara."Beberapa kegiatan kita, yang dibiayai bantuan asing, kita juga meminta izin kepada Setneg karena itu menjadi salah satu syarat bagi bantuan diturunkan," tandas Titok. (atq/)