.webp)
Pemerintah menyebut banyak investor yang tertarik pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah kini tengah menggodok aturan teknis perihal investasi di IKN.
"Investor itu sudah banyak yang menanyakan dan sudah mungkin sebentar lagi kita akan bertemu. Tetapi kan mereka pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa setelah rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/6/2022).
Suharso telah meminta arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyusunan aturan tersebut. Pedoman mengenai investasi itu ditargetkan rampung dua pekan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, pedomannya itu biar lebih tegas tadi kita minta arahan Presiden. Jadi tadi Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu ke depan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," ujar Suharso.
Suharso mengatakan sektor pembiayaan IKN menjadi salah satu yang dibahas dalam ratas yang dipimpin Jokowi. Pemerintah tidak ingin biaya pembangunan IKN mengganggu APBN.
"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa. Pertama, tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta, publik. Jadi kita ingin memberikan, memberikan peluang itu seluas-luasnya," ujar Suharso.
Suharso mengatakan peluang kepada swasta itu harus diatur. Aturan inilah yang ditargetkan segera rampung dalam dua pekan ke depan.
"Diatur pertama bagaimana insentif dan apa disentifnya. Nah itu yang sedang akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Apa saja yang akan kita siapkan untuk itu, baik itu menyangkut insentif fiskal maupun insentif nonfiskal," tutur Suharso.
Isu Tanah
Isu lain yang dibahas dalam ratas tadi adalah sektor pertanahan. Pemerintah saat ini berupaya menyelesaikan aturan berupa PP yang mengatur kewenangan khusus soal lahan.
"Lahan juga menjadi isu tadi, bagaimana lahan itu tidak hanya bisa diterbitkan sertifikasi hak guna bangunan tetapi juga bisa diterbitkan sertifikat hak milik di IKN. Sehingga masyarakat luas juga bisa memiliki rumah, bisa memiliki properti rumah
tetapi untuk menyangkut misalnya kegiatan-kegiatan komersial, usaha tentu saja hampir di seluruh dunia tidak berlaku yang namanya sertifikat hak milik," beber dia.
Terpisah, Menteri ATR Sofyan Djalil berbicara mengenai sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang digeser. Ada bagian tanah KIPP yang ditarik ke tanah HPL.
"KIPP itu karena tadinya ada bagian yang PKIPP mau di dalam kawasan hutan semua. Tapi kemudian waktu mendesain ternyata ada yang harus ditarik keluar ke tanah HPL. Itu yang belum kita bereskan," ujar Sofyan di Istana.
Sofyan mengatakan ada beberapa pertimbangan sebagian KIPP ditarik ke luar hutan. Salah satunya karena faktor topografi.
"Pertimbangan waktu desain. Jadi waktu bikin ibu kota, ini tanah bekas kawasan hutan. Jadi kita mau bikin 5.600 hektare kawasan inti pemerintahan di dalam hutan. Begitu di perencanaan ternyata ada karena topografi, karena macam-macam itu, nggak bisa semua di ini, ditarik agak sedikit kemari sehingga agak kena tanah HPL sekitar 800 hektare," ujar Sofyan.
"Di samping itu, terjadi pelebaran tadinya 5.600 sekarang menjadi 6.700 hektare jadi penambahan. Dari penambahan itu kena HPL sekitar 800 hektare," sambung Sofyan.
(knv/haf)
