ADVERTISEMENT

KPK Jerat Eks Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Lagi

M Hanafi Aryan - detikNews
Senin, 13 Jun 2022 17:56 WIB
Gedung baru KPK
Foto ilustrasi KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK kembali menjerat mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK mengatakan saat ini penyidik sudah memiliki alat bukti untuk menentukan status Budhi.

"Perlu kami sampaikan, saat ini, dalam pengusutan penyidikan perkara awal, Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh Tsk BS (Budhi Sarwono) dkk," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Ali mengatakan Budhi diduga menerima suap terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnagra. Selain itu, Budhi diduga menerima gratifikasi.

"Yaitu dugaan TPK terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021, dan dugaan penerimaan gratifikasi," jelasnya.

Meski begitu, Ali belum menjelaskan rinci terkait peran Budhi dkk. Dia mengatakan saat ini penyidik sedang memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus baru yang menjerat Budhi.

"Saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ucap Ali.

Anggota DPR F-Partai Demokrat Lasmi Indaryani Dipanggil Besok

Lebih lanjut, Ali juga menyampaikan ada saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa terkait kasus Budhi besok. Saksi itu adalah anggota DPR RI F-Demokrat Lasmi Indaryani. KPK berharap Lasmi kooperatif dan memenuhi panggilan besok.

"Benar, KPK memanggil saksi antara lain Lasmi Indaryani/anggota DPR RI dalam perkara dugaan korupsi di Banjarnegara. Kami berharap saksi koperatif hadir memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK bertempat di Kejati Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (14/6)," kata Ali.

Dalam perkara sebelumnya, Budhi sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Banjarnegara. Budhi divonis 8 tahun penjara. Budhi diyakini menerima suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun 2017-2018.

Hakim juga tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran yang pengganti kerugian negara sebesar Rp 26,02 miliar sebagaimana tuntutan jaksa.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 700 juta. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Budhi terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama.

Sementara terhadap dakwaan kedua, melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim menyatakan tidak terbukti.

(zap/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT