Relawan Pro Jokowi (Projo) menyebut perpanjangan masa jabatan presiden 2,5 periode akan lebih masuk akal dibanding 3 periode. PAN mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap akan taat pada konstitusi.
"Kita mengikuti apa yang diamanatkan konstitusi. Kita mengikuti juga apa yang disampaikan, dikuatkan oleh Presiden. Bahwa Presiden taat pada konstitusi," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Eddy mengatakan PAN sebagai partai politik pendukung mendukung pemerintah untuk bergerak sesuai konstitusi. Sesuai dengan mandat konstitusi, jelas Eddy, presiden dan wakil presiden menjabat sampai 2024.
"Jadi kita bicara sesuai mandat konstitusi yang diamanatkan presiden dan wapres menjabat sampai 2024 ya, jadi PAN ingin betul-betul kita bergerak ke depannya sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh konstitusi," ujarnya.
Eddy kemudian menilai seharusnya Projo berpikir soal penjabatan presiden sesuai konstitusi. "Saya kira Projo kan sudah bisa merumuskan dan memformulasikan sendiri ya. Saya rasa dari partai-partai politik sikapnya sudah firm, sudah pasti bahwa kita ingin sesuai dengan mandat konstitusi yang diberikan," ucap Eddy.
Sebelumnya, relawan Pro Jokowi (Projo) bicara perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 2,5 periode akan lebih masuk akal dibanding 3 periode. Hal itu diungkapkan oleh Bendahara Umum Projo Panel Barus, yang menyebut api wacana 3 periode sudah mau padam.
"Kalau diskusi ini minta kita kalkulasi atas situasi yang berkembang, menurut saya, kemungkinan 3 periode ini kalau saya analogikan sebagai api, apinya sudah mau padam, apinya mau mati, bahkan buat masak telur pun ini nggak matang ya, bahkan untuk masak telur pun ini nggak matang, apalagi kemarin masaknya salah, masaknya salah, caranya salah, waktunya salah, akhirnya capcaynya tumpah berantakan," kata Bendahara Umum Projo Panel Barus dalam acara Total Politik di Dualitas Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).
"Sebagai sebuah kemungkinan politik, menurut saya, yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode," imbuhnya.
Panel mengatakan wacana Jokowi 3 periode bukanlah agenda politik Projo. Dia menyebut perpanjangan masa jabatan 2,5 tahun merupakan kemungkinan politik bukan sebuah agenda politik.
"Jadi sebuah kemungkinan 2,5 periode ini lebih masuk akal, kemungkinan politik, bukan agenda. Kalau yang agenda politik negara yang sudah berjalan adalah Pemilu 2024, 14 Februari 2024 dan kita siap dengan segala skenario gitu lho. Jadi kalau ditanya agenda politik Projo jelas Jokowi 3 periode bukan agenda politik Projo," ujarnya.
Dia menyebut kemungkinan perpanjangan masa jabatan 2,5 tahun itu bisa terjadi bergantung pada perkembangan situasi yang ada. Menurutnya, agenda politik negara yaitu pelaksanaan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.
"Dalam pidato kan ada ya bahwa ketidakpastian global ini juga tidak bisa di-ini-kan, kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa gitu ya, itu juga bisa jadi faktor yang menentukan nanti," ucapnya.
"Ya kemungkinan politik makanya, agenda politik negara resminya harus tetap jalan, nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti," ujarnya.
(eva/eva)
