ADVERTISEMENT

Polda Metro Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin di Mojokerto!

Wildan Noviansah - detikNews
Senin, 13 Jun 2022 09:45 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan (Yogi Ernes/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya kembali menangkap tokoh sentral Khilafatul Muslimin. Kali ini, polisi menangkap AS (74) yang merupakan menteri di Khilafatul Muslimin.

"Ya benar, yang bersangkutan, AS ditangkap oleh Tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Mojokerto, dini hari tadi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Senin (13/6/2022).

AS ditangkap di Mojokerto pada Senin (13/6) pukul 00.30 WIB. Ia memiliki jabatan sebagai menteri di Khilafatul Muslimin.

"Peran AS, ditunjuk sebagai kepala departemen pendidikan (Menteri Pendidikan) Khilafahtul Muslimin," imbuhnya.

Zulpan mengatakan penangkapan AS adalah pengembangan dari penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja yang juga pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin.


Terbitkan Pengganti e-KTP

Operasi yang dilakukan tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap Khilafatul Muslimin di beberapa lokasi, didapat temuan baru. Salah satunya ditemukan adanya data-data kependudukan ribuan warga di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung.

"Dan kita temukan di situ data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang sampai sore ini kita temukan berjumlah mencapai puluhan ribu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Minggu (12/6).

Zulpan menyebut data tersebut digunakan untuk membuat nomor induk baru. Nantinya akan digunakan untuk menggantikan e-KTP (KTP elektronik) yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

"Dan ada temuan menarik, mereka juga sudah membuat Nomor Induk Warga atau NIW yang digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia," kata Zulpan.

Lihat video 'Momen Penangkapan Tokoh Khilafatul Muslimin di Lampung Berujung Ricuh!':

[Gambas:Video 20detik]



Baca halaman selanjutnya: duit diduga dana operasi Khilafatul Muslimin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT