Biaya Haji Jangan Sampai Naik

Jakarta - Pemerintah diminta tidak menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kenaikan BPIH hanya akan memberatkan para calon jamaah haji."Kalau bisa turun. Ya sekurang-kurangnya tetap," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Ichwan Syam saat jumpa pers di ruang FPG, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2006).Menurut Ichwan, untuk menekan tingginya BPIH tahun ini, pemerintah harus mengurangi berbagai beban pembiayaan pada komponen-komponen yang tidak terkait langsung dengan kemaslahatan jamaah. Ini penting agar beban yang ditanggung jamaah haji tidak berat."Orang yang naik haji itu tidak semuanya kaya atau dari uang lebih. Tapi banyak yang menjual sawah dan hartanya. Mbok jangan dibebani terus," ujar Ichwan.Meski demikian, Ichwan menyadari, banyak hal yang menyebabkan BPIH tahun ini diusulkan naik. Salah satunya kenaikan harga avtur, bahan bakar pesawat. Namun, kata Ichwan, hal ini masih bisa ditekan jika pihak Garuda bisa melakukan efisiensi yang lebih baik.Anggota Komisi VII lainnya, Zulkarnain Jafar mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR sudah mempunyai rancangan BPIH untuk tahun ini. Untuk wilayah barat, yakni Aceh dan wilayah Sumatera lainnya, sekitar US$ 2.833 ditambah Rp 830 ribu.Untuk wilayah tengah, meliputi Jawa-Bali sebesar US$ 2.934 ditambah Rp 830 ribu. Dan untuk wilayah timur, mulai Kalimantan sampai Papua, sebesar US$ 3055 ditambah Rp 830 ribu. Namun tarif tersebut belum menjadi keputusan tetap sebelum dikeluarkan Keppres BPIH tahun ini."Kita harap segera diputuskan agar kita cepat tahu dan punya waktu untul membahasnya lagi," kata Ichwan. (djo/)