Pengurus PWI Pusat memanggil pengurus PWI Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk didengar keterangannya terkait kasus penyegelan gedung PWI Sulsel oleh Satpol PP Pemprov Sulsel. Kasus penyegelan kantor PWI Sulsel diambil alih oleh PWI Pusat per Jumat (10/6).
Berdasarkan keterangan PWI Pusat, Sabtu (11/6/2022), penyegelan gedung PWI Sulsel terjadi pada Kamis (26/5). Seluruh ruangan tidak bisa digunakan untuk bekerja karena, selain dipasangi papan informasi penyegelan, akses masuk dipagari kawat berduri.
Rapat PWI Pusat dengan PWI Sulsel dipimpin oleh Ketua PWI Pusat Atal Depari didampingi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang dan Ketua Dewan Penasihat Fachry Mohammad.
Hadir juga pengurus PWI Pusat lainnya, yakni DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Zulhadi, Nurjaman Abdul Azis, Zulkifli Gani Otto yang mengikuti via Zoom. Sedangkan PWI Sulsel dipimpin Ketua Agus Alwi Hamu dengan sejumlah pengurus jajarannya.
Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel dan upayanya membuka dialog dengan Gubernur Sulsel serta pihak DPRD Sulsel. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil.
Berdasar SK Gubernur Tahun 1997
Kantor PWI Sulsel di Jalan A Pettarani 31, Makassar, memiliki riwayat panjang. Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov Sulsel untuk ditempati PWI Sulsel. Gedung berdiri di atas lahan milik Pemprov Sulsel.
Bangunan dan lahan merupakan hasil ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur Nomor 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968.
Dasar hukum kantor PWI Sulsel sekarang adalah SK Gubernur 371 Tahun 1997, ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status pinjam pakai. Gedung PWI Sulsel itulah yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
