ADVERTISEMENT

Anggota DPR F-PDIP Minta Luhut Jangan Mudah Baper!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 10 Jun 2022 14:02 WIB
Deddy Yevri Sitorus
Deddy Yevri Sitorus (Dok. dpr.go.id)
Jakarta -

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta anggota DPR RI tak mencari popularitas dengan menyerang dirinya soal polemik tarif Candi Borobudur Rp 750 ribu. Anggota Komisi VI DPR RI F-PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan Luhut tidak antikritik dan tidak menganggap remeh fungsi pengawasan DPR.

"Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan," kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).

"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," imbuhnya.

Komisi VI DPR memang menjadi mitra dua BUMN di bidang pariwisata TWC dan Injourney. Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. Pengelolaan Candi Borobudur, menurut Deddy, memang terbukti tidak efektif serta terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Deddy memahami manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi, dan sebagainya. Padahal, begi Deddy, pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multimedia.

"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah," ujarnya.

Lebih jauh, Deddy mengatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi. "Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik," ujarnya.

Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung.

Deddy mengatakan seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, serta mengurangi frekuensi di mana orang boleh naik ke Candi Borobudur.

"Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Deddy.

"Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal," tegas Deddy.

Deddy menegaskan dirinya tetap berpendapat bahwa rumusan kenaikan harga tiket menjadi Rp 750 ribu dan USD 100 untuk wisatawan asing itu cenderung pertimbangan komersialisasi dan bukan konservasi atau preservasi.

"Apakah motifnya untuk pengumpulan dana buat pemeliharaan atau profit, saya tidak tahu pasti. Nanti pada saatnya kami akan memanggil TWC dan Injourney yang bertanggung jawab sebagai pengelola Candi Borobudur," ujar Deddy.

"Saya berharap Pak Luhut berpikir secara jernih soal tiket itu. Jika hanya untuk biaya naik ke atas candi, jelas itu yang termahal dibanding situs manapun yang ada di dunia ini. Saya sudah mendapat data dan membandingkan harga tiket itu, terlalu mahal," tutup Deddy.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan Video 'Luhut ke DPR soal Borobudur: Jangan Kritik Terus, Sebelum Ngomong Lihat Dulu':

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT