ADVERTISEMENT

Geledah 2 Rumah, KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 09 Jun 2022 17:03 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menggeledah dua rumah di Kota Jayapura, Papua. Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan berbagai dokumen terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

"Rabu (8/6), tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan pada dua rumah kediaman di wilayah Kota Jayapura, Papua," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/6/2022).

"Dari dua lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen proyek yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan perkara," tambahnya.

Kedua rumah itu, kata Ali, merupakan rumah milik pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Dua rumah itu berada di Kelurahan Waena dan di Kotaraja, Jayapura, Papua.

"Rumah kediaman tersebut adalah rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, yang berada di Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, dan di Kotaraja, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura," ucapnya.

Namun Ali belum menjelaskan dokumen apa saja yang ditemukan KPK. Ali memastikan dokumen tersebut akan dianalisis dan disita guna melengkapi berkas perkara.

"Selanjutnya analisis dan penyitaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dari para Tersangka," sebut Ali.

Diketahui, KPK tengah mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua. KPK pun melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus ini.

"Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan terkait dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/6).

Namun Ali belum bisa membeberkan konstruksi perkara ini. Hal itu akan disampaikan sekaligus saat menahan para tersangka.

"Sebagaimana yang telah KPK lakukan untuk berbagai perkara, terkait dengan pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi perkara, dan dugaan pasal yang disangkakan akan disampaikan pada saat penyidikan cukup dan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan oleh tim penyidik," ujarnya.

(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT