Pengurus Besar HMI menyebut perlu adanya satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengawasan ini perlu karena anggaran untuk Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp 76,6 triliun.
"Ini sejarah bagi dunia politik dan ketatanegaraan Indonesia, tidak hanya soal pemilu serentak, tapi uang rakyat yang digunakan meningkat hingga 690 persen dibanding anggaran Pemilu 2014. Perlu ada Satuan Tugas (Satgas) atau semacam Pengawas Independen terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pemilu," Ungkap Bendahara Umum PB HMI pimpinan Raihan Ariatama, Abdul Rabbi Sahrir, dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).
Diketahui, DPR dan pemerintah telah menetapkan anggaran pemilu tahun 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Angka tersebut tiga kali lipat dibanding pada Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini hanya ada lembaga pelaksana pemilu. Belum ada yang khusus mengawasi anggaran untuk pemilu.
"Selama ini hanya ada lembaga atau kelompok yang mengawasi pelaksanaan pemilu pada umumnya, belum banyak yang fokus mengawasi anggarannya," ujarnya.
Rabbi khawatir anggaran tersebut dikorupsi sehingga perlu lembaga atau satgas yang mengawasi anggaran tersebut.
"Kita trauma adanya komisioner KPU yang ditangkap KPK, karena itu perlu pengawasan ketat atas penggunaan anggaran besar ini," ucapnya.
(aik/dnu)