ADVERTISEMENT

ICW Minta Kapolri Pantau Langsung Revisi Perkap Terkait Brotoseno

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 08 Jun 2022 18:19 WIB
Kurnia Ramadhana
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan akan merevisi dua Peraturan Kapolri (Perkap) dan membuka peluang Peninjauan Kembali (PK) putusan Komite Kode Etik imbas kontroversi AKBP Brotoseno yang masih aktif sebagai staf tanpa jabatan di Polri. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jenderal Sigit memantau langsung prosesnya.

"ICW mendesak agar Kapolri memantau langsung proses pengundangan regulasi yang membuka celah untuk melakukan peninjauan kembali terkait dengan putusan etik Brotoseno," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (8/6/2022).

Kurnia meminta Kapolri memprioritaskan program bersih-bersih lembaga Polri dari oknum yang terbukti melakukan praktik korupsi. Menurut Kurnia, Kapolri bisa langsung memberhentikan oknum itu secara tidak hormat.

"Pascapengundangan, kami juga meminta agar Kapolri memprioritaskan agenda bersih-bersih lembaga Polri dari oknum-oknum yang sempat terbukti melakukan praktik korupsi dengan cara langsung memberhentikannya secara tidak hormat," ujar Kurnia.

Kurnia menyebut kasus Brotoseno bermuara dari substansi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Untuk itu, Kurnia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi aturan itu dengan mewajibkan Polri memberhentikan langsung anggotanya yang terbukti melakukan korupsi tanpa melalui sidang kode etik.

"Di luar itu, problematika Brotoseno ini juga diakibatkan dari substansi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Betapa tidak, aturan itu menyamaratakan jenis kejahatan yang menjadi dasar untuk memberhentikan secara tidak dengan hormat anggota Polri, ditambah lagi dengan mesti melalui mekanisme sidang etik (Pasal 12 ayat (1) huruf a PP 1/2003)," ucapnya.

"Maka dari itu, ICW mendesak agar Presiden segera merevisi aturan tersebut dengan mewajibkan Polri untuk langsung memberhentikan anggotanya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi tanpa harus melalui sidang kode etik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kurnia meminta Kapolri memastikan jajarannya responsif terhadap segala aduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

"Kami juga meminta agar Kapolri memastikan jajarannya responsif terhadap segala laporan, aduan, atau permintaan informasi dari masyarakat. Sebab, dalam konteks Brotoseno, kami merasa Polri menutup-nutupi permasalahan ini. Bukti konkretnya, surat permintaan informasi perihal status keanggotaan Brotoseno yang kami kirimkan ke Asisten SDM Kapolri diabaikan begitu saja," ujar Kurnia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT