ADVERTISEMENT

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Bertemu Jaksa Agung Burhanuddin, Bahas Apa?

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 08 Jun 2022 17:46 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua KPU Hasyim Asyari
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersama anggota KPU lainnya. Dalam kunjungannya, Hasyim meminta kerja sama dan dukungan dari Kejagung terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada 2024.

Dalam kunjungannya, Hasyim Asy'ari ditemani anggota KPU Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, dan Inspektur Utama Nanang Priyatna. Hasyim langsung diterima Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jamintel Kejagung Amir Yanto, Jampidum Fadil Zumhana, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, serta Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.

"Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan KPU RI ke Kejaksaan Agung adalah dalam rangka untuk melaksanakan kerja sama dan dukungan dari Kejaksaan RI terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan serentak tahun 2024," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (8/6/2022).

Pada pertemuan itu, Hasyim menjelaskan jumlah pemilih tetap sampai Maret terhitung 190.573.769 orang. Ada 695.102 tempat pemungutan suara (TPS) dan 88.516 pemilih baru.

"Ketua KPU RI juga menjelaskan, berdasarkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PPDB) sampai Maret 2022, jumlah pemilih sampai Maret 2022 sejumlah 190.573.769 orang pemilih, 695.102 tempat pemungutan suara (TPS), 88.516 pemilih baru, 135.954 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), 190.621.207 pemilih bulan sebelumnya (Februari 2022) sehingga selisih jumlah pemilih sebanyak 47.438 orang pemilih," ungkap Ketut.

Hasyim menyampaikan penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, kata Ketut, pihak KPU meminta pendampingan dari Kejagung mengantisipasi permasalahan hukum dan proses litigasi di pengadilan.

"Ketua KPU RI menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bukan pekerjaan mudah dan tentu dalam pelaksanaannya akan banyak menimbulkan permasalahan hukum. Kehadiran kita merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan cara pendampingan, pengamanan, dan proses litigasi di pengadilan," ujarnya.

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan siap mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi pada 2024. Dukungan itu berupa pendampingan pengadaan logistik pemilu hingga pengamanan dan penyuluhan hukum di masyarakat.

"Selanjutnya, Jaksa Agung RI menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Ketua KPU RI beserta jajaran dan menyatakan Kejaksaan RI akan mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan serentak tahun 2024. Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan oleh Kejaksaan RI melalui bidang perdata dan tata usaha negara adalah melakukan pendampingan dalam pengadaan logistik pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 serta mewakili KPU RI terkait adanya sengketa hasil pemilu," ujar Ketut

"Di bidang intelijen, Kejaksaan RI akan mendukung dalam hal pengamanan, penerangan, dan penyuluhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024," sambungnya.

Ketut menerangkan sesuai amanat Burhanuddin, Kejagung akan memberikan dukungan penuh pelaksanaan pemilu sebagai wujud penguatan antar lembaga. Kejagung dan KPU RI akan menandatangani nota kesepahaman terkait ini dan akan diimplementasikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Bahwa Jaksa Agung RI menyampaikan support penuh pelaksanaan pemilu adalah tugas kita bersama. Untuk saling mendukung dan menguatkan kelembagaan, akan dilakukan memorandum of understanding (MoU) KPU RI dengan Kejaksaan Agung dan akan diimplementasikan ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

"Kejaksaan RI juga memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tahapan dan jadwal pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 disosialisasikan baik di tingkat pusat (Kejaksaan RI) maupun di tingkat daerah atau wilayah kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri secara bersama-sama guna diketahui dan dilaksanakan, serta memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait pemilu dan pemilihan serentak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat," tuturnya.

(whn/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT