.webp)
Partai Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi milik para peternak di Indonesia. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan PMK ditetapkan sebagai pandemi.
"Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius, misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).
"Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data Kementerian Pertanian per 2 Juni, sebagaimana dikutip Muzani, wabah PMK telah tersebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Muzani menekankan pemerintah harus menjadikan data tersebut sebagai pemantik agar lebih serius dalam menanganinya.
Muzani menuturkan penanganan dan pencegahan penyebaran PMK harus segera dilakukan. Sebab, Idul Adha makin dekat. Ketua Fraksi Gerindra DPR itu mengingatkan jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Harus dipastikan bahwa hewan kurban, seperti sapi, kerbau, dan kambing, sehat dan bebas PMK.
"Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK. Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk penyemprotan kandang secara masal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalkan," papar Muzani.
Simak video 'Buntut Wabah PMK: Ternak Ditolak Masuk-Pasar Tutup':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lebih lanjut Muzani menuturkan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran. Wakil Ketua MPR RI itu berpandangan luasnya penyebaran PMK dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, seharusnya sudah masuk dalam kategori darurat.
"Itu sebabnya Fraksi Gerindra berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karena penyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi. Kami juga mendorong agar dilakukan refocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat," kata Muzani.
"Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK," pungkasnya.
Baca juga: Ribuan Sapi di Lumajang Terinfeksi PMK |
Diketahui, pemerintah telah melakukan penanganan berupa lockdown terhadap sapi-sapi yang rentan terjangkit PMK. Namun lockdown saja dinilai tidak cukup karena wabah PMK semakin luas.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian menunjukkan 7.732 ekor sapi terkonfirmasi positif PMK. Kemudian suspek, sebanyak 56.588 ekor sapi yang diduga terkonfirmasi positif PMK.
Dari jumlah sapi yang terkonfirmasi positif itu, sebanyak 341 ekor mati dan 405 ekor sapi dilakukan pemotongan bersyarat. Dan sebanyak 20.639 ekor sapi yang dinyatakan sembuh dari PMK.
