Menkeu Cekal 8 Obligor BLBI

Jakarta - Menteri Keuangan melalui Ditjen Imigrasi mencekal 8 obligor BLBI. Surat pencekalan yang keluar 2 minggu lalu itu untuk memudahkan pengembalian uang milik negara."Satu minggu atau dua minggu lalu, Menkeu mencekal mereka. Menurut UU Keimigrasian, Menkeu berwenang untuk usulkan pencekalan kalau itu ada piutang pada negara," kata Kepala Biro Hukum Depkeu Hadiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).Dijelaskan dia, instrumen cekal yang dikeluarkan untuk 8 obligor tersebut digunakan untuk efektivitas penagihan utang.Pada pekan depan tim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) akan memanggil 8 obligor BLBI untuk melakukan pernyataan kesanggupan membayar. Ditambahkan Hadiyanto, jika yang bersangkutan dalam pemanggilan tidak hadir maka dapat dikuasakan kepada kuasa hukumnya."Umumnya 3 kali pemanggilan. Soal sanksi kita tidak punya otoritas, tapi itu mengindikasikan itikad tidak baik kalau dipanggil saja tidak datang," jelasnya.Kedelapan obligor yang dicekal adalah, Marimutu Sinivasan (Bank Putra sebesar Rp 1,13 triliun), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 615,443 miliar), Atang Latief (Bank Indonesia Raya Rp 325,45 miliar), Lydia Muchtar (Bank Tamara Rp 202,802 miliar), Omar Puttiray (Bank Tamara Rp 190,169 miliar), Adi Saputra Januardi dan James Januardi (Bank Namura Internusa Rp 123,042 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat Rp 492 miliar). (san/)