Banyak Hasil Pilkada Memiliki Legitimasi Rendah

Jakarta - Hingga Mei 2006, sudah ratusan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar. Sayangnya, banyak kepala daerah terpilih dengan legitimasi yang rendah.Hal tersebut terungkap dari hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Rabu (7/6/2006).Koordinator JPPR, Adung A Rochman, menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap 226 proses pilkada yang diselenggarakan mulai Juni 2005 hingga Mei 2006. Dari jumlah tersebut, hanya 73 kepala daerah atau 32,3 persen terpilih dengan suara di atas 51 persen."Hal itu mencerminkan legitimasi kepala daerah terpilih kurang kuat. Dengan demikian tidak heran jika ada kasus-kasus seperti di Tuban, Jawa Timur," kata Adung.Memang tidak semua proses pilkada menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi rendah. Di sejumlah daerah, kepala daerah terpilih dengan perolehan suara yang fantastis. "Sebanyak 5,6 persen terpilih dengan suara di atas 70 persen," ungkap Adung.JPPR menemukan sejumlah pelanggaran selama proses pilkada berlangsung. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa intimidasi terhadap pemilih, penggunaan fasilitas negara dan money politics.Manajer Pemantauan JPPR, Lukman Budiman Tadjo, yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut mengatakan, hampir semua proses pilkada memiliki aroma money politics. Namun yang bisa dipastikan JPPR hanya 9,6 persen.Kasus money politics yang ditemukan berbentuk pemberian uang tunai dengan kisaran angka antara Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu. Hal tersebut ditemukan di Sumenep (Madura), Muna (Sulawesi Tenggara), Asahan (Sumatera Utara), Sidoarjo (Jawa Timur) dan Sukabumi (Jawa Barat)."Sedangkan untuk kasus intimidasi, JPPR menemukan intimidasi terhadap pemilih dengan menggunakan atribut agama. Ada ulama yang berfatwa memilih pasangan ini masuk neraka dan kalau yang itu masuk surga. Ini ditemukan di Muna dan Tasikmalaya (Jawa Barat)," kata Lukman. (djo/)