Aziddin Kirim Surat Klarifikasi ke Menteri Agama

Jakarta - Anggota DPR Aziddin mengirim surat klarifikasi ke Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni soal percaloan pemondokan haji. Surat dikirimkan Rabu 7 Juni ini. Dalam surat yang diperoleh detikcom, Rabu (7/6/2006), dinyatakan bahwa Menag telah menghina dan menfitnahnya. Aziddin pun menyesalkan berbagai pernyataan Maftuh yang disampaikan pada rapat dengan Komisi VIII DPR Senin 4 Juni lalu."Bapak (Menag) telah menghina dan menfitnah saya melalui beberapa media massa ibu kota. Saya hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT," tulis Aziddin dalam surat yang diketik di atas kertas berwarna kuning itu.Aziddin juga bersumpah tidak pernah mengatakan bahwa dirinya diperintah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu Pangeran Abdul Azis bin Nawaf tidak pernah sepatah kata pun mengatakan tentang pemondokan haji kepada dirinya."Beliau adalah seorang negarawan. Sangat naif tuduhan Bapak (Menag) kepada beliau," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu.Dia juga menyesalkan pernyataan Maftuh bahwa Pangeran Abdul Azis bin Nawaf merupakan keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab."Saya sangat khawatir hubungan yang telah terbangun baik antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi membawa dampak yang tidak diharapkan," jelas Aziddin.Mengenai pemondokan haji di Arab Saudi, Aziddin menjelaskan tidak ada satu pun pemondokan haji yang dapat ditenderkan dan bisa dicalokan. Diungkapkan dia, pemondokan jamaah haji di Arab Saudi sudah ditangani Dr. Muh Nur Samad Kamba.Bahkan Nur Samad Kamba, tambah Aziddin, mengatakan bahwa dirinya adalah robot dari Menteri Agama. "Ini pengakuan beliau pada 5 Juni 2006 di kantor beliau di Jedah. Waktu itu saya silaturahmi ke kantor beliau, dan ada 4 orang saksi yang mendengar pernyataan Nur Samad Kamba," tandas Aziddin.Dia mempertanyakan Departemen Agama yang telah memerintahkan Kepala Bidang Haji di Jeddah untuk menandatangani kontrak dengan pemilik pemondokan haji Indonesia di Makkah dengan uang muka sebesar 30 persen."Apakah ini tidak melanggar kesepakatan (tidak ada tender)? Ada apa sebenarnya?" tanya Aziddin.Aziddin menyesalkan pernyataan Menag yang mengaku siap pasang badan atas persoalan pemondokan haji. "Pernyataan ini bukanlah ucapan seorang negarawan," tandasnya.Surat Aziddin yang tebalnya 4 halaman itu ditembuskan kepada 17 pihak, di antaranya Presiden SBY, Ketua DPR, Ketua MPR, Pimpinan Badan Kehormatan DPR, dan 10 fraksi di DPR.Dalam suratnya juga dilampirkan izin dari fraksi untuk keberangkatan dirinya ke tanah suci Makkah dalam melaksanakan ibadah umrah sejak 29 Mei sampai 7 Juni 2006. (san/)