Kemkominfo Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Layanan Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto mengatakan predikat itu sesuai dengan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pengawasan publik tersebut.

"Kominfo menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Ombudsman RI. Predikat in tentunya mendorong kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Hary dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).

Mewakili Menkominfo Johnny G. Plate, Hary yang juga menjadi Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo menerima penghargaan tersebut dari Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan pada Kamis (2/6).

Menurutnya, hasil penilaian dari Ombudsman tersebut merupakan apresiasi atas upaya jajaran Kementerian Kominfo dalam menerapkan standar dan menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

"Hal ini merupakan apresiasi atas upaya Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Johnny G. Plate yang bisa meminimalkan maladministrasi dalam melayani masyarakat," imbuhnya.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian Kominfo tengah melakukan upaya pelayanan publik secara daring.

"Pelayanan daring bisa mempercepat dan mempermudah akses masyarakat yang menggunakan layanan Kominfo," ungkapnya.

Sementara itu, Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan gagasan tentang penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik tidak terlepas dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada April 2022 lalu.

"Beliau sangat mendukung agar ke depannya setiap instansi pemerintah mendapatkan predikat mengenai kualitas pelayanan publik yang telah diberikan," ujarnya.

Ia mengungkapkan penilaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang.

"Agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik," tuturnya.

Diketahui, Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap terhadap 587 instansi, yang terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten dan 98 pemerintah kota pada tahun 2021 lalu. Adapun ruang lingkup penilaian meliputi meliputi kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik guna mencegah maladministrasi.

"Dari penilaian kepatuhan, diperoleh hasil 17 Kementerian (70,8 persen) pada Zona Hijau, 7 Kementerian (29,2 persen) pada Zona Kuning atau Predikat Kepatuhan Sedang, dan tidak terdapat Kementerian masuk Zona Merah," paparnya.

Ombudsman RI juga menyerahkan piagam Penghargaan Kepatuhan Tinggi Tingkat Kementerian Lembaga Tahun 2021 pada 12 Kementerian dan 6 lembaga. Turut hadir menerima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Tingkat Kementerian Lembaga Tahun 2021 di antaranya perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Perpustakaan Nasional.