.webp)
Lisensi software untuk 1.800 komputer UNBK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten 2018 yang diduga korupsi baru dibeli pada 2020 melalui Microsoft Indonesia. Padahal, proyek pengadaan komputer senilai Rp 25,3 miliar itu dilakukan pada 2018.
Fakta ini terungkap saat pejabat di Microsoft Indonesia Linda Dwiyanti menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Serang. Pada Maret 2020, katanya, ada pesanan untuk lisensi 1.800 office profesional 2019 dan 100 Windows Server 2019 senilai USD 122 ribu.
Pembelian itu, katanya, dilakukan oleh PT AXI. Lind mengatakan Microsoft Indonesia tidak menjual lisensi ke Dinas Pendidikan Banten pada 2018 saat proyek ini dilakukan. Lisensi yang dimaksud adalah untuk produk Office 2016 dan Windows Server 2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul yang ada pemesanan tahun 2020 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, hanya ada tahun 2020 oleh PT AXI kepada Metrodata," ujar Linda dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (2/6/2022).
Dia mengaku baru tahu pemesanan lisensi pada 2020 kepada Microsoft itu ada kaitan dengan pengadaan komputer di Dindikbud Banten pada 2018. Dia mengaku baru tahu saat ada penyidikan kasus dugaan korupsi oleh penegak hukum.
"Saya pribadi, saya baru mengetahui hal ini Februari 2022. Jadi dimintai keterangan, saya memberikan data informasi fakta apa adanya melakukan pengecekan," paparnya.
Dia mengatakan tidak dokumen pesanan di Microsoft Indonesia dibuat sesuai tanggal. "Memajukan dan memundurkan data tidak boleh," katanya.
Ada empat terdakwa pada kasus pengadaan 1.800 komputer untuk ujian nasional ini, yaitu Kadis Dindikbud Engkos Kosasih, Sekdis Ardius Prihantono.
Dari pihak swasta ada terdakwa Ucu Supriatna dari PT Cahaya Akbar Mediateknologi dan Sahat Manahan Sihombing dari PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI).
