.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut kemlinthi (congkak) dan tidak menghargai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Serangan kepada Ganjar dianggap sebagai buntut kode keras Jokowi yang membuat kader PDIP tersinggung.
"Serangan elite PDIP ke Ganjar kali ini tak luput dari konteks politik mutakhir. Terutama soal kode keras Jokowi ke Ganjar. Itu sepertinya yang melahirkan ketersinggungan politik di kalangan PDIP," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (1/6/2022).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sempat menyampaikan kode keras di hadapan pendukungnya, Projo, dan Ganjar. Saat itu Jokowi juga meminta pendukungnya tidak kesusu mengarahkan dukungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banteng Vs Celeng Jilid 2
Adi menilai kode keras Jokowi inilah yang membuat sejumlah elite PDIP marah dan tersinggung. Adi lalu mengungkit soal istilah 'banteng' dan 'celeng' yang pernah dibuat elite PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
"Yang menjadi ramai itu karena belakangan ini ada peristiwa politik saat Projo adakan acara mengundang Jokowi dan Ganjar. Meski Jokowi bilang 'ojo kesusu soal capres' tapi Jokowi dinilai memberikan kode keras dukung Ganjar. Dari sinilah persoalan 'banteng' dan 'celeng' kembali mengeras. Sepertinya elite-elite PDIP marah dan tersinggung dengan kejadian di acara Projo itu. Kini Ganjar semakin banyak diserang oleh elite-elite PDIP," jelasnya.
 Pakar Politik Adi Prayitno Foto: Pakar Politik Adi Prayitno (Dok. Istimewa) |
Menurutnya, kode keras Jokowi terhadap Ganjar melanjutkan perseteruan 'banteng' dan 'celeng'. Bagi beberapa elite PDIP, kata dia, Ganjar sudah melakukan kerja politik terkait Pilpres 2024 saat Megawati belum beri arahan.
"Ini efek perseteruan 'banteng' dan 'celeng'. Cuma momentum, diksi, dan substansi serangannya yang berbeda. Sejak dulu persoalannya sama tentang pencapresan 2024. Soal capres PDIP tak boleh ada yang agresif sebelum ada perintah Megawati sebagai ketum," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Respons PDIP saat Jokowi Beri Kode Dukungan ke Ganjar: Itu Ice Breaking':
Sementara, lanjutnya, elite PDIP terlihat mendorong Puan Maharani maju di pilpres. Situasi ini, menurutnya membuat terjadinya pembelahan di PDIP.
Tapi di sisi lain, Ganjar justru didukung oleh relawan Jokowi. Menurutnya konflik ini bisa selesai jika Megawati buka suara.
"Wajar kalau ada penilaian bahwa soal pencapresan dari PDIP mulai terlihat terbelah. Satu sisi elite-elite PDIP serius mendukung Puan maju. Puan juga terlihat mulai serius melakukan kerja politik. Satu sisi lainnya Ganjar terlihat didukung relawan Jokowi yang dinilai duplikasi dari sikap politik presiden, meski secara tak langsung. Tapi semua ini akan selesai kalau Megawati bicara ke publik," ungkapnya.
Ganjar Disebut Kemlinthi
Sebelumnya diberitakan, Trimedya Panjaitan melihat langkah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terlalu gamblang menampilkan syahwat politik dengan melakukan sejumlah safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini. Trimedya paham dengan gerak politik yang dilakukan rekan separtainya itu.
"Ini kan kelihatan main semua, ke mana mana semua jalan ke Medan ke Makassar, ya kita ketawa-ketawa saja pada saat PON Papua ada yang teriak Ganjar... Ganjar... Siapa orang Papua yang tahu Ganjar? Kelihatan bener by design (sudah diatur), apalagi orang yang mengerti politik," kata Trimedya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6).
Oleh sebab itu, Trimedya menekankan seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama paham karakter PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Dan bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar tidak menghargai Ibu (Megawati)," ucapnya.
Trimedya Panjaitan juga menyoroti langkah ambisius Ganjar Pranowo yang dinilai ambisius dan getol ingin nyapres di 2024. Dia pun menyinggung Ganjar sosok kemlinthi.
"Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kab/kota, itu baru," ujar Trimedya yang juga Wakil Ketua MKD DPR.
