ADVERTISEMENT

Saksi Ungkap Skenario Eks ART Nirina Zubir demi Kuasai Sertifikat Tanah

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 18:14 WIB

Mendengar itu, Faridah dan Riri Khasmita bergerak dan melakukan segala cara demi menguasai sertifikat tanah ibu Nirina Zubir. Cito menyebut saat itu Faridah dan Riri membuat surat kuasa yang seolah-olah diberikan Ibu Nirina Zubir kepada Cito.

"Untuk meyakinkan ahli waris, dari pihak Faridah dan Riri membuat surat kuasa," ujar Cito.

Di situlah kejahatan Riri dan Faridah terbongkar. Keluarga Nirina Zubir menyebut tanda tangan di surat kuasa itu bukan tanda tangan Cut Indria.

"Jadi pada saat itu kan saya diberondong pertanyaan ada sekitar enam orang, tujuh orang ahli waris, termasuk suaminya Nirina. Di situ ada kuitansi mereka menyatakan bukan tanda tangan Mama (Cut Indria) dan uang yang katanya sudah terbayar ke Mama Rp 4 miliar tidak pernah ada di rekening Mama. Intinya mereka tidak percaya sama sekali dengan apa yang saya sampaikan dan mereka pun katanya sudah ke BPN menyatakan sertifikat itu tidak hilang," papar Cito.

Cito akhirnya berterus terang kepada keluarga Nirina Zubir. Cito membuka semua yang dilakukannya itu berdasarkan permintaan Faridah dan Riri Khasmita

"Akhirnya Saudara buka mulut?" tanya jaksa.

"Iya, kalau dari pihak ahli waris meminta saya untuk apa saja, apa saja yang sebenarnya, tanggapannya biasa saja tidak marah. Surat-surat yang ada sama saya semuanya tolong disampaikan ke rumah Nirina," ujar Cito.

Dalam perkara ini ada lima orang duduk sebagai terdakwa, yaitu Riri Khasmita, Edirianto, Faridah, Ina Rosalina, dan Erwin Riduan. Riri Khasmita sebelumnya merupakan orang yang dipercaya ibunda dari Nirina untuk menjaga usaha kos-kosannya. Edirianto adalah suami Riri Khasmita. Sedangkan tiga nama lainnya adalah sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT.

Mereka diadili dalam berkas terpisah, yaitu Riri Khasmita bersama dengan Edirianto, Faridah dengan Ina, sedangkan Erwin didakwa dalam berkas tersendiri.

Para terdakwa itu dijerat dengan melakukan pemalsuan surat hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Persidangan untuk kelimanya dilakukan dalam berkas terpisah dengan jeratan pidana Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 362 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


(whn/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT