ADVERTISEMENT

Banggar DPR Dorong Revitalisasi Kebijakan Pangan untuk Cegah Krisis

Mega Putra Ratya - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 16:56 WIB
Ketua Banggar DPR 2019-2024 Said Abdullah
Foto: dok. Istimewa-Ketua Banggar DPR 2019-2024 Said Abdullah
Jakarta -

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah memperingatkan terhadap kemungkinan krisis pangan dunia. Banggar DPR memberi wanti-wanti kepada pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan pangan guna mencegah potensi krisis.

"Isu pangan tentu sangat mendasar. Oleh sebab itu respon kebijakan kita pada APBN 2023 harus kongkrit. Selain memastikan keberhasilan program food estate sebagai bantalan pangan nasional. Sejalan dengan Langkah itu, pemerintah perlu merevitalisasi industri yang menjangkau urusan pangan," demikian disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam sambutannya pada Rapat Pembukaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2023, Selasa (31/5/2022).

Said juga meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan impor pangan agar tidak menjadi alat berburu rente, dan mendistorsi pengembangan industri dalam negeri yang menopang ketahanan pangan.

Tak hanya itu, dalam sambutannya, Said juga menekankan tentang perlunya pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi energi, pupuk dan bibit.

"Reformasi kebijakan subsidi diperlukan sebagai jawaban atas temuan ketidaktepatan program kebijakan subsidi yang dijalankan selama ini," tutur Said.

Berikut pidato lengkap Said Abdullah:

Sambutan Ketua Badan Anggaran DPR RI
Rapat Pembukaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2023

Pada tanggal 18 Mei 2022 lalu Presiden Joko Widodo secara resmi melonggarkan kebijakan pemakaian masker di luar ruangan. Kebijakan ini pararel dengan keberhasilan pemerintah dan dukungan segenap rakyat dalam pengendalian Covid19. Kebijakan ini tentu tidak lepas dari keberhasilan pemerintah melakukan mobilisasi kepada segenap rakyat untuk menjalani program vaksinasi covdi19.

Keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi Covid19, serta intervensi kebijakan yang akurat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memantapkan prestasi pertumbuhan ekonomi kita. Pada empat kuartal terakhir sejak kuartal II 2021 hingga Kuartal I 2022 pertumbuhan ekonomi kita mencatatkan kinerja positif, bahkan pada dua kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita pulih seperti saat sebelum pandemi Covid19.

Meskipun pandemi Covid19 terkendali, ekonomi kita pulih tidak lantas membuat kita berpuas diri, sebab tantangan berikutnya telah tampak, yakni faktor eksternal berupa disrupsi supply komoditas strategis. Dampaknya, inflasi makin membumbung tinggi diberbagai negara. Respon sejumlah negara, terutama Amerika Serikat untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan berdampak makin ketatnya lukuiditas global. Keadaan ini tentu akan menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan nilai tukar kita pada tahun depan. Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,3 - 5,9 persen, dan inflasi dikisaran 2,0 - 4,0 persen.

Kunci pertumbuhan ekonomi kita sesungguhnya menjaga konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga kuncinya pada inflasi yang terkendali. Investasi kita perlukan pada sektor manufaktur untuk membangkitkan industri kita yang decline. Sedangkan ekspor peluang kita sangat bersar karena berbagai komoditas ekspor kita masih diharga yang tinggi. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, maka kita yakin target pertumbuhan ekonomi ditawarkan pemerintah pada tahun depan sangat make sure.

Namun kita berharap ekonomi kita tidak sekedar tumbuh baik, lebih dari itu dan amat penting agar pertumbuhan ekonomi kita juga inklusif. Kue pertumbuhan ekonomi perlu dinikmati secara adil. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan target gini ratio dan serapan tenaga kerja sebagai indikator inklusifitas pertumbuhan ekonomi.

Belajar dari pergerakan inflasi domestik, inflasi meningkat karena faktor musiman, dan kebijakan yang kurang tepat, serta tekanan eksternal karena harga pangan dan energi dunia. Berbagai komoditas strategis harus diorientasikan terlebih dahulu untuk kepentingan dalam negeri. Gangguan pasokan komoditas strategis yang bertumpu dari impor juga harus termitigasi dengan baik, setidaknya mekanisme subtitusinya bisa disegerakan sebagai contingency plan.

Kebijakan The Fed yang berpotensi akan terus memompa suku bunga acuannya pada tahun depan bila inflasi di Amerika Serikat terus meninggi perlu terus kita waspadai. Pemerintah mengusulkan kurs rupiah terhadap US$ sebesar Rp. 14.300 -14.800 per US$ pada APBN 2023.Tightening money policy yang ditempuh The Fed terus membayangi tekanan US$ terhadap rupiah. Jika hal ini terus berlanjut ditahun depan, kita harus membayar imbal hasil SBN lebih mahal, dampaknya belanja bunga akan semakin besar. Pemerintah memperkirakan pada postur APBN 2023, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,34 - 9,16 persen, jauh lebih tinggi dari tahun 2021 yang bergerak pada kisaran 6 - 6,8 persen.

Padahal pada tahun depan target pembiayaan seperti usulan pemerintah masih tinggi, yakni dikisaran Rp. 562,6 triliun - 596,7 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi pembiayaan sebelum pandemi Covid19 dikisaran Rp. 269,44 triliun - Rp. 348,65 triliun. Mengingat yield SBN yang akan tinggi, kita berharap kebijakan pembiayaan tidak bertumpu pada SBN semata, sedangkan produk produk SBN sendiri harus semakin kreatif dan konvergen, terlebih tahun depan tidak lagi ada peran Bank Indonesia sebagai standby buyer. Berbagai program reformasi struktural yang kita lakukan baik melalui pajak, keuangan daerah, hingga deregulasi perijinan dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi harus membuahkan pendapatan, dan investasi yang sepadan untuk menopang APBN kedepan.

Ketegangan dikawasan Eropa Timur, dan kebijakan sejumlah bank sentral, terutama The Fed melakukan "normalisasi" kebijakan moneter mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global makin meningkat. Efeknya sudah kita rasakan di pasar keuangan, aliran keluar investasi portofolio meningkat. Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, kita mengharapkan ada bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang terukur. Sepanjang inflasi masih rendah, kita harapkan suku bunga acuan dipertahankan dan terus memberikan insentif kepada bank bank untuk menyalurkan kredit pada sektor prioritas dan UMKM.

Rencana kebijakan Bank Indonesia untuk menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap hingga September 2022 ke posisi sebesar 6,50 persen akan makin memperketat likuiditas. Kita mengharapkan kebijakan ini harus hati hati. Sebab tidak ada artinya suku bunga acuan rendah bila GWM dinaikkan, situasinya akan tetap menghimpit perbankan dalam menyalurkan kredit pada sektor riil.

Beberapa pekan lalu kita membahas perubahan postur APBN 2022 diruangan ini. Langkah itu kita tempuh lantaran meningkatnya harga minyak dunia. Dampaknya harga Indonesia Crude Price (ICP) melonjak rata rata diatas US$ 100 per barel, jauh diatas asumsi APBN 2022 yang dipatok 63 US$ per barel. Perang Ukraina dan Rusia potensial makin meluas ke Kawasan Baltik, seiring semakin menegangnya Finlandia, Swedia dengan Rusia.

Jika situasi ini terus berlarut larut, tekanan harga komoditas di pasar global makin tinggi. Keadaan ini tentu menjadi simalakama bagi ekonomi kita. Kenaikan tembaga, nikel, timah, CPO dan batubara tentu akan menguntungkan kita. Sebaliknya tingginya harga ICP menekan APBN kita. Usulan pemerintah untuk asumsi ICP pada tahun depan sebesar 80-100 US$ per barel. Usulan ini cukup antisipatif, dengan begitu pemerintah memberi alokasi besaran subsidi dan kompensasi energi yang memadai. Tak ada salahnya sedia payung sebelum hujan.

Pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 619 - 680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.019 - 1.107 ribu barel setara minyak per hari. Mencermati target lifting migas yang diusulkan pemerintah, kami memaknainya cukup antisipatif, namun cenderung terlalu rendah. Memang tanpa investasi baru pada hulu migas, sumur migas kita akan menyusut produksinya secara alamiah. Akan tetapi tahun lalu kita mendapatkan peningkatan investasi pada sektor hulu, yakni sebesar US$10,7 milyar atau sekitar Rp155 triliun. Jumlah ini meningkat dari realisasi investasi sektor hulu migas pada tahun 2020 sebesar 10,5 milyar US$ pada tahun 2020. Harusnya ini menjadi prospek untuk mempertahankan target lifting minyak bumi minimal 700 ribu barel per hari.

Kita perlu menjaga lifting migas tetap tinggi, sebab salah satu peringatan PBB, kedepan dunia akan menghadapi salah satunya krisis energi. Sangat beresiko bila realisasi lifting migas kita rendah ditengah harga ICP yang tinggi. Bauran energi baru dan terbarukan tidak bisa serta merta menggantikan peran migas dalam waktu singkat. Kontribusi energi hijau sangatlah gradual, sehingga migas tetap menjadi tumpuan strategis kita di tahun depan, meskipun arah kita menuju energi hijau sangat mandatoris.

Sejak tahun lalu, DPR RI telah memberikan persetujuan Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang undang, dan di undangkan oleh Presiden menjadi Undang Undang No 7 tahun 2021. Berbekal UU HPP ini harusnya pemerintah dapat lebih meningkatkan rasio perpajakan. Sebab UU HPP disusun untuk memformulasikan sistem perpajakan kita makin konfiguratif dengan postur perekonomian kita.

Akan tetapi menjadi tanda tanya kita, dalam skema perencanaan penerimaan perpajakan yang diusulan pemerintah masih di kisaran 9,3 - 9,59 persen PDB. Secara nominal tentu saja naik, sebab basis patokan PDBnya naik, namun secara prosentase terhadap PDB lebih rendah jika kita bandingkan dengan "tahun normal", seperti tahun 2017 -2019, yang berada dikisaran 9,76 - 10,24 persen PDB. Kenyataan ini seolah mengerdilkan arti penting Undang Undang HPP.

Seiring kemungkinan masih tingginya berbagai harga komoditas strategis dunia pada tahun depan, kita harapkan penerimaan PNBP, terutama dari penerimaan sumber daya alam makin memperkuat bantalan pendapatan negara kita. Meningkatnya porsi PNBP kita harapkan makin mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung pemerintah, serta mempertebal ruang fiskal.

Dari sisi belanja negara, isu efisiensi, dan punya efek outcome yang luas masih akan terus relevan kita jalankan kedepan. Rencana pemerintah menjalankan kebijakan Work From Anywhere (WFA) patut kita dukung, walaupun perlu perencaan yang akurat. Kebijakan ini sangat mungkin berkontribusi besar pada efisiensi belanja rutin. Kita juga mengharapkan dampak nyata atas pemberlakukan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Sokongan regulasi melalui HKPD kita harapkan belanja daerah makin efisien, khususnya pada pos belanja rutin. Lebih jauh, para kepala daerah, walupaun sebagian daerah status kepala daerahnya Pj tidak mengurangi keberanian berinovasi mengembangkan berbagai skema pembiayaan daerah, dan tidak semata bertumpu dari transfer dari pusat.

Arah kebijakan fiskal, terutama dari sisi belanja negara pada tahun depan memastikan peningkatan layanan BPJS Kesehatan. Bila perlu kita lakukan perombakan besar besaran untuk memastikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan dari rumah sakit. Buat apa ada BPJS Kesehatan bila perlakuan terhadap pesertanya seperti warga negara kelas dua.

Setiap tahun kita mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara. Ironisnya, angkatan kerja kita masih didominasi lulusan SD dan SMP. Bagaimana kita bisa kompetitif ditingkat regional bila postur tenaga kerja kita skilless. Besarnya usia produktif pada postur demografi kita malah akan jadi beban demografi bila usia produktif anak anak kita malah tidak terserap di pasar tenaga kerja. Kemendikbud perlu mengadaptasikan sistem pendidikan kita dengan arah pasar tenaga kerja kita kedepan. Kebijakan ini tanpa mengurangi peran pendidikan sebagai pembangun karakter bangsa.

PBB telah memperingatkan terhadap kemungkinan krisis pangan dunia. Isu pangan tentu sangat mendasar. Oleh sebab itu respon kebijakan kita pada APBN 2023 harus kongkrit. Selain memastikan keberhasilan program food estate sebagai bantalan pangan nasional. Sejalan dengan Langkah itu, pemerintah perlu merevitalisasi industri yang menjangkau urusan pangan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan impor pangan tidak menjadi alat berburu rente, dan mendistorsi pengembangan industri dalam negeri yang menopang ketahanan pangan.

Terakhir, sejak April 2021 lalu pemerintah dihadapan Banggar DPR telah menyajikan paparan pentingnya reformasi subsidi energi, pupuk dan bibit. Reformasi kebijakan subsidi diperlukan sebagai jawaban atas temuan ketidaktepatan program kebijakan subsidi yang dijalankan selama ini. Banggar DPR menyetujui integrasi kebijakan subsidi bagi penerimanya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos. Namun pada arah kebijakan fiskal pada tahun 2023 ini kita belum mendapatkan gambaran yang nyata atas bentuk reformasi kebijakan subsidi. Padahal kebijakan subsidi ini diarahkan sebagai social stabilizer.


Jakarta, 31 Mei 2022
Ketua Badan Anggaran DPR RI


MH Said Abdullah

(mpr/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT