ADVERTISEMENT

Kata Pakar soal Peraturan Pelaksana untuk Isi Posisi Pj Kepala Daerah

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 16:52 WIB
Pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta.
Foto: Dok. Pribadi
Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara UKSW Salatiga Umbu Rauta menilai pengisian posisi pejabat (Pj.) kepala daerah dapat dilakukan menggunakan Undang-Undang (UU) dan peraturan yang sudah ada. Hal ini menyusul ramainya isu pelantikan 5 Pj. gubernur baru-baru ini yang tidak didahului oleh penerbitan peraturan pelaksanaannya.

Hal tersebut menimbulkan berkembangnya opini yang seolah-olah menunjukkan pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, pengisian jabatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang dijamin UU. Sehingga tidak ada kewajiban membuat peraturan pelaksanaannya, sepanjang proses pengisian tersebut dilaksanakan secara demokratis.

Seiring dengan habisnya masa jabatan para kepala daerah, ia mengatakan Pilkada Serentak November 2024 dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang (UU) dan peraturan yang sudah ada.

"Menurut saya, ranah kewenangan pengisian jabatan Pj. kepala daerah ada pada pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 UU Nomor 10 Tahun 2016," kata Umbu Rauta dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).

Adapun pasal-pasal yang disebutkan Umbu Rauta berbunyi sebagai berikut

Pasal 201 ayat 8 berbunyi 'Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

- Pasal 201 ayat 9 menyebutkan 'Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024'.

- Pasal 201 ayat 10 mengamanatkan 'Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

- Pasal 201 ayat 11 menyebutkan 'Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali kota, diangkat penjabat Bupati/Wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Berdasarkan hal tersebut, Umbu Rauta menegaskan yang terpenting adalah pemerintah menjalankan perintah UU yang ditegaskan oleh Pasal 201 UU Pilkada tersebut.

"Sejauh pemerintah menjamin bahwa pengisian Pj. kepala daerah dilakukan dalam mekanisme dan prosedur yang demokratis, transparan, dan akuntabel, maka tidak ada kewajiban khusus dalam UU untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan," paparnya.

Lebih lanjut, Umbu Rauta menjelaskan putusan MK meminta pemerintah menjalankan Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan yang ada dalam beberapa putusan MK. Sehingga tidak ada kewajiban hukum menerbitkan peraturan pelaksanaan.

Ia menambahkan jika Pemerintah menjamin pengisian jabatan dilakukan secara benar, tidak perlu ada kekhawatiran untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Umbu Rauta pun menggarisbawahi amar putusan MK Nomor 15 Tahun 2022 telah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan dalam pertimbangan putusan tersebut pun telah dinyatakan bahwa Pasal 201 ayat 10 dan 11 bersifat transisional menuju kebijakan keserentakan Pilkada Tahun 2024.

Menurutnya, hal ini menunjukkan pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi merupakan kebijakan pembentuk UU.

Adapun makna peraturan pelaksana yang disebut dalam pertimbangan MK menurutnya masih dapat diperdebatkan. Ia mengatakan bisa jadi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tetapi dapat pula beleid lain yang sudah ada.

"Bisa jadi pemerintah lewat Kemendagri punya beleid internal untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan tindakannya," ucapnya.

Ia menegaskan prinsip utama dalam ranah kewenangan pengisian Pj. kepala daerah ada pada pemerintah sesuai dengan perintah UU.

Respons Mendagri soal Putusan MK

Sebagai informasi, Amar putusan MK Nomor 15 Tahun 2022 dengan tegas telah menolak gugatan uji materi atas Pasal 201 tersebut yang menganggap penunjukan terhadap 5 pj gubernur tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokratis dalam konteks transisi menjelang Pilkada Serentak.

Namun, muncul opini beberapa kalangan yang mempersoalkan dasar penunjukan dan pelantikan ini. Hal tersebut dikaitkan dengan adanya pertimbangan dalam putusan MK Nomor 67 Tahun 2021 yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian terhadap penerbitan peraturan pelaksanaan pengisian jabatan Pj. kepala daerah.

Adapun bunyi pertimbangan dalam putusan MK tersebut menyatakan '...perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas dalam pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel...".

Pada Kamis(12/5) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpendapat MK hanya memberikan pertimbangan dan meminta perhatian pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, bukan memerintahkan. Ia pun menegaskan MK tidak mewajibkan pemerintah membuat aturan turunan, melainkan meminta pemerintah hanya perlu mempertimbangkan adanya aturan turunan dalam bentuk peraturan.

"Mempertimbangkan, bukan mewajibkan, beda loh. Kalau memerintah mewajibkan, nah itu kami harus buat PP-nya, kalau mempertimbangkan kira-kira boleh Anda buat, boleh Anda tidak buat," tegas Tito.

Selain itu, pernyataan MK terkait aturan turunan tersebut,menurutnya bukan berada di amar putusan.Melainkan hanya pertimbangan dan tidak mewajibkan pemerintah membuat aturan turunan atau teknis.

"Poin pentingnya, itu bukan di amar putusan tapi di pertimbangan, di pertimbangan pun bahasanya bukan mewajibkan atau memerintahkan," ujarnya.

"Kalau mempertimbangkan itu artinya diskresi dari pemerintah, boleh membuat, boleh juga tidak. Nah, pemerintah beranggapan, aturan-aturan mengenai penunjukan Pj. itu sudah ada, satu di UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pimpinan tinggi madya pimpinan tinggi Pratama untuk gubernur bupati dan wali kota," tambah Tito.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT