.webp)
Sejumlah musyawarah daerah atau musda di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat berakhir kisruh. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut proses musda ataupun musyawarah cabang (muscab) sudah dipahami seluruh kader dan tak ada yang protes.
Herzaky mengatakan proses musda Demokrat yang baru ini sudah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) tahun 2020 yang disahkan di Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020.
"Kalau proses ini sudah sesuai dengan AD/ART Tahun 2020 yang disahkan di Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang dihadiri oleh para pemilik suara, Ketua DPD dan Ketua DPC se-Indonesia," kata Herzaky melalui keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, kata Herzaky, AD/ART itu telah disosialisasi kembali pada tahun lalu kepada semua ketua DPD dan ketua DPC. Menurutnya, seluruh kader menyampaikan AD/ART tersebut sudah jelas dan dipahami. Dia menyebut tak ada protes yang muncul atas AD/ART baru tersebut.
"Lalu, sudah disosialisasikan kembali pada bulan Mei 2021 kepada seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC, termasuk peraturan organisasi terkait," ujar Herzaky.
"Semua menyampaikan sudah jelas dan memahami ketika sosialisasi ulang ini dilakukan. Sama sekali tidak ada yang protes," imbuhnya.
Dia mengulas AD/ART itu telah jelas tercantum bahwa musda/muscab harus mengusulkan calon yang mengikuti tahapan hingga akhir, yaitu menjalani fit and proper test di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
"Jelas tercantum kalau musda/muscab merupakan ajang mengusulkan calon yang berhak mengikuti tahapan akhir, yaitu fit and proper test, di DPP," lanjut dia.
Herzaky menerangkan, pada tahapan fit and proper test di DPP itulah akan diputuskan siapa sosok terbaik menjabat Ketua DPD Partai Demokrat.
"Mereka harus presentasi visi misi, program, komitmen, membangun Partai Demokrat, meningkatkan perolehan suara dan kursi, maupun komitmen-komitmen lainnya. Nah, di fit and proper test baru diputuskan, siapa calon terbaik," katanya.
Sebelumnya, sejumlah musda DPD Partai Demokrat berakhir kisruh. Penyebab kisruh musda-musda itu hampir seluruhnya sama, yakni karena sistem pemilihan Ketua DPD diputuskan oleh DPP melalui tim 3.
Berdasarkan catatan detikcom, Senin (30/5/2022), ada 4 daerah yang melaksanakan Musda berakhir kisruh. Tiga di antara Musda itu mempersoalkan pemilihan Ketua DPD. Kader di daerah menilai DPP Demokrat tidak adil mengenai pemilihan Ketua DPD.
Pengurus DPD Demokrat merasa aneh ketika pemilihan Ketua DPD ada tahapan lain, yaitu fit and proper test dari DPP. Hasil fit dan proper test itu memutuskan kandidat lain yang tidak memiliki mayoritas suara terpilih jadi ketua DPD.
Pada tahapan akhir, Ketua DPD Demokrat memang hanya dipilih oleh 3 orang atau tim 3, yaitu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, serta Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.
Pada aturan Demokrat sebelumnya, Ketua DPD dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak di Musda. Aturan baru, Demokrat membuat tahapan lain setelah pemungutan suara.
(fca/gbr)
