ADVERTISEMENT

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buru-buru soal Pencabutan PPKM

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 08:57 WIB
PPKM Jawa Bali Diperpanjang Sampai 13 Desember, Ini Daftar Level Terbaru
Ilustrasi PPKM (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diusulkan tidak diimplementasikan mulai Agustus mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai pemerintah perlu tetap berhati-hati dan waspada dalam mengambil keputusan.

"Di banyak daerah kita sudah cukup terkendali tapi secara nasional kan kita harus secara kehati-hatian terutama untuk wilayah aglomerasi. Jadi kita harus waspada dan hati-hati," ujar Rahmad Handoyo saat dihubungi, Senin (30/5/2022).

Dia juga meminta pemerintah menggunakan diksi yang tepat terkait kebijakan PPKM jika nantinya tidak lagi diterapkan. Sebab, menurutnya, protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi terus dilakukan meski dengan jenis kebijakan yang berbeda.

"Terkait kebijakan PPKM, saya kira kalau hanya sebatas masukan nggak apa-apa, tapi harus kita waspadai bukan berarti nanti bulan Agustus itu akan diputuskan, bukan berarti PPKM dihentikan (atau) dihapus, tidak. Lebih tepat adalah diganti kebijakan menyesuaikan kebijakan karena kita akan tetap menggunakan strategi protokol kesehatan, percepat vaksinasi meskipun tidak dibungkus PPKM," kata Rahmad Handoyo.

"Tapi jangan gunakan diksi PPKM dihentikan, dihapus, tidak boleh menggunakan diksi itu, bahasa yang digunakan adalah penyesuaian kebijakan karena situasi pandemi berubah untuk proses bisa dikendalikan," tuturnya.

Dia juga menilai bahwa target Indonesia saat ini bukan hanya sekadar menuju endemi. Melainkan COVID-19 dapat terkendali dengan baik.

"Endemi itu bukan target, karena endemi itu masih ada reproduksi virus, masih ada yang meninggal, masih ada saudara kita yang sakit parah, jadi itu bukan target kita untuk menuju transmisi menjadi endemi. Yang menjadi target kita adalah bagaimana penyakit COVID-19 itu bener-bener terkendali seperti penyakit lain yang terkendali," ujarnya.

Dia juga menyebut kondisi kasus COVID-19 secara global masih dinamis sehingga dinilai tidak perlu terburu-buru dalam mengubah kebijakan.

"Nggak perlu juga buru-buru merubah kebijakan karena pandemi masih dinamis secara global termasuk Indonesia. Secara global pandemi inikan sifatnya dinamis belum stabil artinya secara global kasus yang meninggal masih banyak, paparan juga masih tinggi secara global," tuturnya.

Lihat juga video 'Kata Warga soal Pemberlakuan WFO 100 Persen di Jabodetabek':

[Gambas:Video 20detik]



Simak halaman selanjutnya

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT