Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta meluncurkan Mujahid Cyber untuk melawan hoax dan buzzer. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi berharap Mujahid Army tidak digunakan untuk tujuan politik.
"Saya kira boleh saja jika memang objektif dan tidak memihak kelompok tertentu, namun benar-benar bertujuan untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan berita hoax, karena setiap muslim wajib untuk amar makruf nahi mungkar, saling mengingatkan, mengajak kepada keimanan dan ketakwaan, tidak boleh menyebar berita bohong, apalagi mendorong berbuat kemaksiatan," kata Fahrur kepada wartawan, Senin (30/5/2022).
Fahrur berharap Mujahid Cyber bisa dijadikan sarana edukasi untuk masyarakat. Dia juga berharap Mujahid Cyber bisa memperkokoh kerukunan antarumat beragama.
"Media sosial ormas Islam hendaknya dijadikan sarana edukasi mempererat ukhuwah, dan memperkokoh kerukunan antarumat beragama, maupun hubungan antara umat beragama dengan pemerintah," jelasnya.
Menurut Fahrur, Mujahid Cyber harus jujur dan melayani kepentingan umat. Dia tak ingin Mujahid Cyber digunakan untuk mendukung tokoh tertentu untuk tujuan politis.
"Konten atau informasi harus jujur dan melayani kepentingan umat. Konten berisi pujian, sanjungan atau kampanye tentang seseorang untuk menyenangkan kelompok tertentu dengan tujuan politis harusnya dihindari," tuturnya.
Selain itu, Fahrur mengingatkan bahwa memproduksi dan menyebarkan informasi membenarkan yang salah hukumnya haram. Fahrur menambahkan informasi yang menipu khalayak juga hukumnya haram.
"Memproduksi atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini palsu dengan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, itu juga haram hukumnya," katanya.
Lihat juga video 'PPP Tegaskan Tak Gunakan NU Sebagai Senjata Politik':
Baca berita selengkapnya pada halaman berikut.
