Jakarta -
Spanduk dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024 bermunculan. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak.
Firli sendiri telah buka suara atas munculnya spanduk tersebut. Dia menegaskan dirinya tak mempengaruhi dirinya untuk terjun ke dunia politik.
"Jika itu dimaksudkan untuk mendukung KPK, untuk memberantas korupsi, kami ucapkan terima kasih. Tapi untuk dipahami bahwa saya tidak terpengaruh dengan isu capres dan pencapresan," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firli mengaku sudah sering kali dihubungkan dengan isu pilpres. Tetapi Firli mengklaim dirinya hanya fokus pada kinerja KPK. Jabatan Ketua KPK yang diembannya bakal berakhir pada 2023.
Selanjutnya, Firli kembali menekankan bahwa dirinya hanya fokus membersihkan korupsi di Indonesia. Dia menyebut KPK malah mempunyai program terkait pemilu yakni Politik Cerdas Berintegritas.
Akhir pekan lalu, KPK juga sempat mengundang sejumlah parpol dalam program ini dan menandatangani pakta integritas. Acara itu dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta para ketua umum parpol maupun sekjen parpol.
KPK Tegaskan Spanduk Bukan Miliknya
Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan pemasangan spanduk tersebut bukan program KPK. Dia mengatakan KPK tak ingin terpengaruh isu Pilpres 2024.
"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK. Isu politik, khususnya pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada 2024, terus mengemuka. Kami berharap isu ini tidak mengganggu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK," ujar Ali.
Ali mengatakan program sosialisasi dan kampanye KPK hanya berfokus pada upaya peningkatan kesadaran budaya antikorupsi. Dia mengatakan KPK mendukung politik berintegritas yang bersih dari korupsi.
"Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang KPK lakukan fokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi. Pelaksanaan tugas KPK secara konkret bisa mendukung perwujudan politik yang berintegritas, bersih dari korupsi," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
ICW Singgung Pemanfaatan Jabatan
Kritik mula datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyinggung soal adanya kepentingan politik dan pemanfaatan jabatan.
"Hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat jika kemudian spanduk atau baliho tersebut memang dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatannya," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (28/5).
Kurnia mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk menyelidiki hal ini. Katanya hal ini juga perlu diingatkan ke Firli karena bisa berpotensi melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf d PerDewas 2/2020.
"Menjamurnya spanduk atau baliho Ketua KPK mestinya menggerakkan Dewan Pengawas untuk menelusurinya lebih lanjut. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi," katanya.
Kritik Satire Eks Pegawai
Kritik juga datang dari mantan pegawai KPK. Mantan pegawai KPK Aulia Postiera memberikan komentar satire dengan mendukung Firli untuk menjadi calon presiden.
"Saya mendukung Firli maju jadi calon presiden. Dia memang lebih cocok jadi politisi daripada jadi Ketua KPK," kata Aulia seperti diposting di akun Twitter @paijodirajo, Jumat (26/5).
Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyampaikan kritik untuk Firli. Yudi menyarankan spanduk itu diganti dengan foto Harun Masiku.
"Saran saya, daripada pasang spanduk dukungan capres, lebih baik pasang foto Harun Masiku/buronan KPK lain yang belum tertangkap agar masyarakat lebih kenal wajah-wajahnya sehingga waspada & lapor KPK jika ada orang mirip, kan bantu juga tugas pak Firli yang belom selesai," cuit Yudi di akun Twitter @yudiharahap46.
Selengkapnya di halaman berikut
MAKI Desak Dewas
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) turut mengomentari soal munculnya spanduk ini. MAKI mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengingatkan pimpinan KPK agar tidak tergoda politik.
"Saya kemudian dalam konteks itu (spanduk) mendesak Dewan Pengawas untuk memastikan tidak ada intrik politik apa pun yang kemudian menjadi mewarnai proses-proses pemberantasan korupsi di KPK. Mestinya Dewan Pengawas memberikan warning kepada pimpinan KPK sekarang untuk tegas menyatakan tidak tergoda politik," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (28/5).
Bahkan Boyamin juga meminta Dewas KPK memerintahkan para pimpinan KPK berjanji tidak ikut dalam kontestasi politik. Juga harusnya pimpinan KPK berkoordinasi dengan aparat terkait untuk menurunkan spanduk-spanduk tersebut.
"Dan kalau perlu berjanji tidak ingin kontestasi politik supaya meredam spekulasi masyarakat dan, jika perlu, terhadap spanduk-spanduk itu meminta secara resmi pimpinan KPK kepada aparat kepolisian setempat atau Satpol PP setempat untuk menurunkan spanduk itu," katanya.
"Karena bisa jadi spanduk itu tidak membayar retribusi dari daerah untuk pemasangan iklan atau reklame. Jadi ini harus tegas," sambungnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
