"Ya itu kan keputusan dari pemerintah, saya sendiri nanti juga akan melihat (aturannya)," kata Andika saat ditemui wartawan di UGM, seperti dilansir detikJateng, Rabu (25/5/2022).
Andika menuturkan tim hukum TNI akan melihat regulasi terkait penetapan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut.
"Aturan sedang kami pelajari, tim hukum dari TNI sedang mempelajari," ujarnya.
Mantan KSAD itu mengatakan penunjukan Brigjen Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati itu harus tetap menuhi unsur legalitas. Dia menyebut penetapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan pemerintah terhadap anggotanya.
"Sehingga penugasan ini juga tetap nantinya memenuhi legalitas tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira kami," terangnya.
Baca berita selengkapnya di sini.
Lihat Video: DPR Minta TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tak Perlu Diperdebatkan
(dek/dhn)
