5 TNI Terlibat Kasus Kerangkeng Ditahan, Dispen AD Buka Suara

Wildan Noviansah - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 12:06 WIB
Polda Sumut bersama Komnas HAM mengecek langsung lokasi kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Mereka mengecek ruangan tersebut.
Kerangkeng Bupati Langkat (Datuk Haris Molana/detikSumut)
Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap dugaan keterlibatan 10 prajurit TNI dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna menjamin proses hukum akan berjalan.

Tatang mengatakan lima oknum anggota TNI berinisial SG, AF, LS, S, dan MP, yang terbukti terlibat, ditahan di instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan. Kelimanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Masing-masing berinisial SG, AF, LS, S, dan MP," kata Tatang dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Tatang mengatakan, selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan.

"Untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan. Kelima orang yang sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan," ujar Brigjen Tatang.

Tatang menegaskan siapa pun nanti yang terbukti terlibat dalam persoalan kerangkeng manusia tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, kata dia, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak akan menoleransi setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. Jika terbukti terlibat dan melakukan pelanggaran hukum, tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mengungkap ada 10 oknum TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Dia menyebut proses hukum terus berjalan.

"Langkat masih terus kalau dari TNI sendiri waktu itu sudah ada sembilan, tapi sekarang sudah 10 tersangka. Intinya proses hukum terus berjalan," kata Andika di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).

(lir/lir)