.webp)
KPU-Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 76 triliun berdasarkan hasil konsinyering. Anggaran terbesar dialokasikan untuk kebutuhan badan ad hoc senilai Rp 34,4 triliun.
"Untuk honor badan ad hoc itu sekitar Rp 34,4 triliun, 44,9 persen honor badan ad hoc, pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam paparannya saat rapat bersama jajaran DPD RI di kantor DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Hasyim menyebut estimasi jumlah orang yang dibutuhkan badan ad hoc sebanyak 8.578.564 orang. Angka itu berdasarkan data di Pemilu 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran badan ad hoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya PPK itu sekitar 36 ribu, PPS 260 ribu, KPPS 5.666.717 termasuk badan hukum di luar negeri. Dan juga dukungan sekretariat badan hukum total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," kata Hasyim.
Sementara itu, anggaran terbesar kedua dialokasikan untuk logistik. KPU menganggarkan kebutuhan logistik mencapai Rp 16 triliun. Selain itu, KPU menganggarkan alat pelindung diri (APD) Rp 4,6 triliun.
"Kemudian kebutuhan logistik sekitar 16 triliun atau 20,9 persen. Kemudian alat pelindungan diri sekitar 4,6 triliun atau 6,07 persen," kata Hasyim.
Hasyim mengatakan anggaran APD ini masih dalam bentuk antisipasi. Mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung dan pemerintah belum mencabut masa darurat nasional pandemi.
"Pandangan kami begini, untuk urusan APD ini, sepanjang belum ada keputusan pemerintah mencabut keputusan darurat nasional nonalam COVID maka situasinya sebenarnya masih dalam situasi pandemi. Maka kami antisipasi," ujarnya.
"Untuk anggaran yang menjadi fokus KPU itu aspek elektoral saja. Yang seperti ini menjadi wilayah pemerintah apakah Kemenkes, atau siapapun yang ditugaskan. Sehingga dengan begitu komposisi anggaran bisa berkurang minimal Rp 4,6 itu bergeser di pemerintah," lanjut Hasyim.
Selain itu, KPU mengalokasikan Rp 14,4 triliun untuk pilpres putaran kedua. Hal itu juga menjadi salah satu antisipasi KPU manakala ada pilpres putaran kedua.
"Kemudian sekiranya tidak ada pilpres putaran kedua juga ada Rp 14,4 T itu kita belanjakan. Soalnya kan kita tidak bisa prediksi apakah ada putaran kedua atau tidak," ujar Hasyim.
(eva/gbr)
