KPK menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memberantas mafia tanah dan menuntaskan perkara sengketa lahan negara. KPK bakal masuk ke tim lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menuntaskan perkara pertanahan.
"KPK tentu mendukung program tersebut. Hal ini selaras dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK selama ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Ali menjelaskan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK beberapa kali bekerja sama dengan kementerian/lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, LHK, pemerintah daerah hingga masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan negara.
"Contoh konkretnya, penyelamatan Danau Singkarak, Maninjau, dan Limboto sebagai kekayaan negara. Di mana, KPK bersama para pemangku kepentingan terkait menemukan penyalahgunaan area danau dan badan danau secara illegal oleh pihak-pihak tertentu, sehingga hasil dari pemanfaatan danau tersebut belum masuk menjadi penerimaan negara," sambungnya.
Dia menambahkan KPK juga aktif dalam membantu menyelamatkan potensi kerugian senilai Rp 11,2 triliun lewat penyertifikatan tanah. Selain itu, KPK juga sempat menindak perkara soal perizinan dan mafia tanah.
"Dari fungsi penindakan, KPK pun beberapa kali menangani perkara yang berkaitan dengan persoalan mafia tanah ataupun perizinan, seperti suap perizinan lahan untuk tambang, kebun, sehingga sering terjadi tumpang tindih izin. Sampai dengan perkara pengadaan tanah, seperti perkara pengadaan tanah Munjul DKI Jakarta," papar Ali.
Pernyataan pemerintah terkait pembentukan tim lintas kementerian ada di halaman berikutnya.
