.webp)
KPK menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memberantas mafia tanah dan menuntaskan perkara sengketa lahan negara. KPK bakal masuk ke tim lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menuntaskan perkara pertanahan.
"KPK tentu mendukung program tersebut. Hal ini selaras dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK selama ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Ali menjelaskan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK beberapa kali bekerja sama dengan kementerian/lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, LHK, pemerintah daerah hingga masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh konkretnya, penyelamatan Danau Singkarak, Maninjau, dan Limboto sebagai kekayaan negara. Di mana, KPK bersama para pemangku kepentingan terkait menemukan penyalahgunaan area danau dan badan danau secara illegal oleh pihak-pihak tertentu, sehingga hasil dari pemanfaatan danau tersebut belum masuk menjadi penerimaan negara," sambungnya.
Dia menambahkan KPK juga aktif dalam membantu menyelamatkan potensi kerugian senilai Rp 11,2 triliun lewat penyertifikatan tanah. Selain itu, KPK juga sempat menindak perkara soal perizinan dan mafia tanah.
"Dari fungsi penindakan, KPK pun beberapa kali menangani perkara yang berkaitan dengan persoalan mafia tanah ataupun perizinan, seperti suap perizinan lahan untuk tambang, kebun, sehingga sering terjadi tumpang tindih izin. Sampai dengan perkara pengadaan tanah, seperti perkara pengadaan tanah Munjul DKI Jakarta," papar Ali.
Pernyataan pemerintah terkait pembentukan tim lintas kementerian ada di halaman berikutnya.
"Kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," ujar Menko Polhukam Mahfud Md kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).
Tim Khusus tersebut berfungsi dibuat lantaran banyaknya orang tang tidak memiliki tanah, tetapi merampas hak orang lain. Pemerintah bakal tegas menindak mafia tanah tersebut.
"Kan banyak mafia tanah, di mana orang tidak punya hak atas tanah tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Padahal itu tanah negara, tanah rakyat," kata Mahfud.
"Nah ini kita sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya. Lalu, bekerja di tingkat bawah sampai ke atas, itu Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya, akan kita lihat pidananya, supaya mafia tanah ini, kan katanya mafia tanah," sambungnya.
Pemerintah berniat memutus mafia tanah yang merampas tanah negara dan tanah rakyat. Dia mencontohkan orang yang tak pernah menjual tanahnya tiba-tiba dimiliki orang lain. Namun saat mengajukan gugatan, permohonannya malah dikalahkan di pengadilan.
"Ini tadi Presiden (Jokowi) memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat, dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya," ujar Mahfud.
