ADVERTISEMENT

Analisis Pakar dan Akademisi soal Tantangan Demokrasi Setelah Reformasi

Zunita Putri - detikNews
Senin, 23 Mei 2022 16:11 WIB
Ilustrasi jari yang dicelupkan ke tinta usai pemilu
Ilustrasi Pemilu (Dikhy Sasra/detikcom)

Terakhir, dosen Fisip UNDIP itu menyebut Indonesia perlu budaya politik sehat jika ingin sistem demokrasi yang baik. Salah satunya, yaitu agar tidak perlu lagi ada politik identitas dengan istilah cebong-kampret.

"Sisi kultural, demokrasi membutuhkan budaya politik yang sehat. Sayangnya, hal itu belum menjadi kebutuhan yang terdepan di Indonesia. Feodalisme masih menjadi hambatan terbesar elit politik yang menghalangi agenda membangun budaya dialog dan berbeda pendapat, perbedaan pendapat bahkan telah menjadi petaka bagi aktivis yang mencoba berbeda pendapat, sebagaimana yang dialami oleh Haris Azhar dan Fathia, sementara di akar rumput yang seharusnya menjadi ajang diskusi sehat, terbelah oleh politik identitas kadrun dan cebong," tegas Wijayanto.

Sementara itu, akademisi UGM dan LP3ES, Dr Herlambang Wiratraman, menyebut ada 5 hambatan terbesar demokrasi dari sudut pandang hukum. Apa saja?

"Kesatu, impunitas yang menyebabkan gagalnya tindakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM masa orde baru dan koruptor yang tidak bisa dimintakan pertangggungjawaban. Kedua, terjadi kekerasan yang melibatkan faktor politik atau struktural dalam kasus-kasus konflik lahan dan sumber daya alam," kata Herlambang.

Ketiga, lanjutnya, kuatnya politik oligarki yang masuk ke sistem kekuasaan. Karena itu, korupsi terus terjadi, institusionalisasi semakin lekat dalam anggaran negara.

Herlambang menyebut hambatan keempat adalah adanya pelemahan dan pelumpuhan kebebasan dasar, kebebasan pers, kebebasan sipil serta represi, kriminalisasi melemahkan demokrasi konstitusional melalui serangan media, polarisasi, dan pendangkalan via proses manipulasi.

"Kelima, publik memerlukan cara pandang baru dalam demokrasi konstitusional. kajian tentang bagaimana kekuasaan justru memanfaatkan instrumen demokrasi via kelembagaan demokrasi," pungkas Herlambang.


(zap/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT