ADVERTISEMENT

Analisis Pakar dan Akademisi soal Tantangan Demokrasi Setelah Reformasi

Zunita Putri - detikNews
Senin, 23 Mei 2022 16:11 WIB
Ilustrasi jari yang dicelupkan ke tinta usai pemilu
Ilustrasi Pemilu (Dikhy Sasra/detikcom)
Jakarta -

Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai tantangan reformasi saat ini sangat besar. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah.

"Tantangan reformasi di usia ke-24 tahun sekarang amat besar. Terbaru adalah kelalaian Kemendagri dalam menerbitkan aturan pelaksanaan yang sesuai mekanisme demokratis dengan pemilihan umum/pilkada," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Pria yang akrab disapa Hensat itu menyoroti perihal pergantian kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri. Menurutnya, penunjukan langsung ini hanya mengulang keburukan Orde Baru.

"Penunjukan langsung pejabat tanpa pilkada hanya akan mengulang keburukan masa Orde Baru," ucapnya.

Tak hanya itu, menurut Hensat, ada tantangan lain yang dinilai bisa merusak demokrasi, salah satunya putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang harus direvisi, namun sampai kini belum juga ada tindak lanjut. Masalah lainnya adalah masalah HAM.

"Presiden Jokowi semestinya menempatkan masalah HAM dan agenda antikorupsi pada level pertama concern sebagai kepala negara. Hal itu tentunya harus dilakukan di tengah serangan berat ke arah kemunduran demokrasi di Indonesia. Jokowi seharusnya menggerakkan seluruh elemen rakyat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan bukan dengan memainkan drama anti demokrasi dengan memerintahkan pendukungnya untuk menunggu arahan terkait capres 2024," paparnya.

Kemudian tantangan lainnya adalah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, kelangkaan minyak goreng, serta kenaikan harga BBM.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Dr Wijayanto. Dia mengungkapkan hal-hal yang berpotensi membunuh demokrasi. Ada empat kondisi.

Pertama, kondisi di sisi struktural, dia mencontohkan pelemahan KPK dengan adanya revisi UU KPK pada 2019. Kemudian upaya pelemahan masyarakat sipil yang kritis.

Kedua, lanjut Wijayanto, sisi institusional yaitu adanya money politics menjelang pesta politik. Dan dilanjut dengan sisi agency yang sama-sama menyoroti perihal pemilu.

"Pemilu yang semula didesain untuk memilih wakil rakyat dibajak oleh oligarki menjadi penyambung lidah oligarki. Hal itu karena pemilu hari ini telah menjadi ajang money politics," tutur Wijayanto.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT