Nama Berubah Jadi Partai Mahasiswa, Parkindo 1945 Desak Klarifikasi Menkumham

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 23 Mei 2022 15:23 WIB
Kuasa hukum Parkindo 1945 saat berada di Kemenkumham (Karin-detikcom)
Kuasa hukum Parkindo 1945 saat berada di Kemenkumham. (Karin/detikcom)
Jakarta -

Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945 melayangkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Parkindo 1945 mempertanyakan mengapa nama partainya tiba-tiba berubah menjadi Partai Mahasiswa.

"Oleh karena itu, kami juga menanyakan kok tiba-tiba ada Partai Mahasiswa ini, ada apa di balik ini? Kami datang di sini dari tim kuasa hukum, surati, meminta klarifikasi kepada Menkumham, mengapa bisa disahkan perubahan nama itu? Dari mana sumbernya? Asalnya?" ujar Kuasa hukum Parkindo 1945, Finsensius Mendrofa, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022).

Dia berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan evaluasi terkait pengesahan Partai Mahasiswa. Dia meminta Kemenkumham mengubah keputusan pengesahan perubahan nama tersebut.

"Yang pasti Parkindo 1945, baik pengurusnya maupun kadernya, di seluruh Indonesia tidak menerima terjadi perubahan nama dari Partai Mahasiswa Indonesia. Tidak menerima sama sekali, tidak ada korelasinya sama sekali," ucap Finsensius.

"Jadi kami di sini sudah jelaskan, uraikan di mana cacat hukumnya, kronologinya, kita minta nanti. Kalau perlu dipertemukan, siapa dari Partai Mahasiswa Indonesia itu? Dari mana kok tiba-tiba berubah? Karena dari kader, dari tokoh-tokoh Parkindo 1945 ini tak tahu menahu. Jadi saya yakin Menkumham sangat profesional, sangat teliti, tapi kita tidak tahu dari mana kok bisa begitu," sambungnya.

Finsensius mengatakan pihaknya menunggu penjelasan selama 7 x 24 jam dari Yasonna dan Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Eko Pratama. Jika tak ada klarifikasi, Parkindo 1945 akan melakukan upaya hukum.

"Kalau nggak ada tanggapan resmi oleh Menkumham, kami akan lakukan upaya-upaya hukum, baik melalui gugatan PTUN maupun juga proses pidana kalau kita lihat ada unsur pidana di sana. Kita gugat juga Menteri Hukum dan HAM dan kita juga akan mempertimbangkan menarik pihak-pihak Partai Mahasiswa Indonesia itu sendiri," ucapnya.

"Kalau dia tidak melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Kristen Indonesia ini kita akan menarik dan bukan hanya soal PTUN, unsur pidana pun akan kita ambil langkah serius itu jika ada," lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Penampakan Kantor Partai Mahasiswa Indonesia di Cikini':

[Gambas:Video 20detik]