Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah," kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, yang mewakili rombongan seperti dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/5/2022).
Mathius menjelaskan daerah otonomi baru merupakan perjuangan yang sangat panjang. Selain itu, kata Mathius, aspirasi yang disampaikannya berdasarkan wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan.
"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," ujar Mathius.
"Aspirasi yang kita dorong adalah berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demo-demo di jalan. Jadi pada akhirnya masyarakat itu berharap bagaimana DOB ke depan dan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mengubah percepatan kesejahteraan di Papua juga Papua Barat," sambung dia.
MRP Minta Kepastian Hukum
Mathius mengatakan Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengikat seluruh tanah Papua. Dia pun mengingatkan mengenai implementasi yang konsisten dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Jadi masyarakat Papua memang banyak melihat bahwa ini belum maksimal. Karena itu, evaluasi sudah dilakukan kemarin. Berharap dalam 20 tahun ke depan dalam revisi yang sudah dilakukan ini dan ini benar-benar harus dipikirkan implementasinya harus benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Mathius.
Simak halaman selanjutnya.
