Koalisi Indonesia Bersatu Disindir PDIP, PAN Berupaya PDKT Tak Injury Time

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 20 Mei 2022 16:52 WIB
(Kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, Moderator Pangeran Ahmad Nurdin, Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq, Ketua Bapilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi dan Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional Indra J Piliang menjadi pembicara dalam diskusi bertema
Viva Yoga Mauladi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

PDI Perjuangan (PDIP) menyindir pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu menuju 2024 terlalu dini. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pendekatan partai-partai politik bisa lebih dini, tidak di pengujung waktu menjelang kontestasi Pilpres 2024.

"Adanya KIB justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Tidak diputuskan pada injury time, last minute," kata Viva kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).

Viva mengatakan kesepakatan antarparpol sejak awal akan mempermudah perencanaan koalisi. "Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," ujarnya.

Viva menjamin adanya Koalisi Indonesia Bersatu tak akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi karena dua ketum parpol merupakan seorang menteri. Dia mengatakan koalisi tiga partai ini bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga (Menko Bidang Perekonomian) dan Pak Suharso (Menteri PPN/Kepala Bapennas) adalah menteri Presiden," ujar Viva.

"Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Lebih lanjut, Viva mengatakan hak masing-masing parpol bersepakat menjalin koalisi dijamin konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: