MAKI Ingatkan BURT DPR ke Turki Dibiayai Rakyat: Jangan Merasa Jalan-jalan!

Nahda Rizki Utami - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 17:42 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menilai kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Turki pekan depan bukanlah hal yang mendesak. MAKI mengingatkan kunker yang dilakukan BURT DPR itu memakai uang rakyat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai kunker yang akan membahas urusan rumah tangga parlemen di Turki bukanlah hal yang mendesak. Menurutnya, setiap negara mempunyai kewenangan masing-masing.

"Yang harus dicatat adalah urgensinya, kepentingannya karena ini alasan mereka kan kunjungan kerja ke Turki itu kan berkaitan dengan urusan rumah tangga parlemen Turki diurus, sehingga mereka bisa melakukan komparasi atau studi banding," kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

"Alasan ini bisa aja sebenarnya tidak terlalu urgen karena bisa pakai kalau cuma urusan itu kan masing-masing negara kan tetap punya kewenangan, masing-masing bagaimana cara ngurus, cara mengelola, manajemen parlemen itu seperti apa kan masing-masing terserah aja dan itu sebenarnya tak perlu studi banding juga," tambahnya.

Boyamin mengingatkan anggota DPR harus membawa hasil untuk masyarakat dari kegiatan kunker yang dilakukan. Dia menyebutkan kegiatan kunker yang dilakukan anggota DPR itu memakai uang rakyat.

"Yang penting DPR kalau memang tetap kunjungan kerja ya harus membawa hasil masing-masing anggota itu betul-betul melakukan kunker," jelas Boyamin.

"Mereka ini ke Turki dibiayai duit rakyat. Itu duit pajak rakyat. Jadi jangan sampai mereka tidur nyenyak di hotel, merasa ini jalan-jalan," tambahnya.

Boyamin juga berharap kegiatan kunker yang dilakukan anggota DPR benar-benar ditindaklanjuti. Karena itu, jangan sampai kegiatan tersebut menjadi melenceng

"DPR kalau melakukan kunjungan kerja dan ke sana itu adalah melakukan pekerjaan, membuat laporan lengkap nanti sepulang ke Indonesia, dan betul-betul ditindaklanjuti hasil kunker itu," imbuh Boyamin.

"Jadi harus sadar bahwa itu duitnya rakyat yang dipakai kunker. Jangan sampai melenceng," sambungnya.

Simak Video: Imbas Gorden Rp 43,5 M, Sekjen DPR Dipanggil Ketua BURT

[Gambas:Video 20detik]