Ayu Thalia alias Thata Anma didakwa dalam kasus pencemaran nama baik atas laporan anak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nicholas Sean. Dalam eksepsinya, Ayu Thalia menilai kasusnya tidak bisa diadili karena kasus pokok laporannya terhadap anak Ahok yang diduga melakukan penganiayaan belum ada putusan pengadilan.
"Bahwa terhadap Dakwaan tersebut di atas terkait Laporan Polisi yang dibuat Terdakwa Ayu Thalia yang dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum dalam Dalil Dakwaannya, semestinya Jaksa Penuntut Umum tidak boleh melanggar Pasal 10 Ayat 1 Dan Ayat 2 UU Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & korban," kata kuasa hukum Ayu Thalia, Pitra Romadoni, dalam berkas eksepsinya yang diterima detikcom, Rabu (18/5/2022).
Eksepsi itu telah dibacakan pihak kuasa hukum Ayu Thalia dalam sidang di PN Jakarta Utara pada Selasa (17/5/2022). Pitra mengatakan, dalam ayat 2 Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, telah tegas menyebutkan bahwa: "Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."
"Sehingga terhadap kasus yang menjerat terdakwa Ayu Thalia tidak dapat dituntut dan diadili terlebih dahulu dikarenakan belum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap laporan polisi yang dibuat oleh terdakwa Ayu Thalia atas laporan polisi Nomor: LP/B/147/VIII/2021/SPKT/Polsek Metro Penjaringan, tanggal 27 Agustus 2021 a.n pelapor Ayu Thalia dalam dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka," kata Pitra.
Dalam eksepsinya, Ayu Thalia meminta hakim menerima eksepsi terdakwa. Serta menyatakan surat dakwaan JPU terkait kasus tersebut harus dibatalkan dan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Ayu Thalia.
"Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-76/Eoh.2/JKT-UTR/03/2022 Batal Demi Hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat," katanya.
Selain itu, Pitra menilai dakwaan JPU tersebut salah subjek. Sebab, menurutnya, dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini berkaitan dengan karya jurnalistik, dalam hal ini sengketa pers yang harus dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu.
"Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang sedang berlangsung sebelum adanya Penyelesaian di Dewan Pers mengenai pemberitaan yang dimaksud jaksa penuntut umum," katanya.
Baca juga: Babak Baru Ayu Thalia vs Nicholas Sean |
Pitra menilai dakwaan JPU tidak jelas karena dalam turunan salinan berkas perkara atas nama terdakwa Ayu Thalia tidak adanya penyelesaian melalui Dewan Pers sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hal tersebut mengacu kepada MoU (memorandum of understanding) antara Dewan Pers dan Kapolri pada 9 Februari 2012, yang intinya jika polisi menerima laporan atau pengaduan berkaitan atas sengketa pemberitaan pers. Polisi lebih dahulu berkoordinasi dan meminta pendapat Dewan Pers apakah perkara yang dilaporkan masih dalam ruang lingkup pekerjaan pers atau kah sudah masuk hukum di luar ranah pers.
Diketahui, Ayu Thalia didakwa terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh anak Ahok, Nicholas Sean. Ayu Thalia dinilai melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP dan Pasal 310 ayat 1 KUHP.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Pihak Ayu Thalia Ultimatum Nicholas Sean':
