Pegawai Baranahan Diperiksa Jadi Saksi Kasus Satelit Kemhan 2015

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 18:39 WIB
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2021. Hari ini tim penyidik memeriksa sejumlah saksi, salah satunya pegawai di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan RI.

"Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).

Adapun 4 saksi yang diperiksa adalah:

1. Mayjen TNI AAF selaku Tenaga Ahli Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional RI / mantan pejabat Perwira Pembantu Utama (Paban) I / Perencanaan Staf Operasi TNI AD (Ren Sopsad) Tahun 2015,
2. Laksma TNI SD selaku Direktur Perencanaan Program dan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI,
3. Kol. Kal BPP selaku Kepala Bidang (Kabid) Kataloger (Katalog) Pusat Kodifikasi (Puskod) Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan RI / Mantan Kepala Bidang Matra Udara (Kabidmatud) Pusat Pengadaan (Pusada) Baranahan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2017,
4. Kol. Tek JKG selaku Kepala Bidang (Kabid) Program Baranahan Kementerian Pertahanan RI / Mantan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan RI Tahun 2014.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 s/d 2021," imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Laksamana Muda L selaku mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Baranahan Kemhan) periode 2015-2017. Ketut mengatakan Laksda L diperiksa terkait pengadaan ground segment oleh Navayo dan kontrak-kontrak bersama konsultan dalam pengadaan terkait satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT).

Dalam kasus ini, Kejagung telah mencegah beberapa orang ke luar negeri, yaitu Dirut PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Surya Witoelar (SW) dan Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial AW. Tak hanya itu, seorang WNA bernama Thomas van der Heyden juga dicekal.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan negara lain.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga 'PT Merial Esa Divonis Denda Rp 200 Juta dan Bayar Pengganti Rp 126 M:

[Gambas:Video 20detik]