Pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR RI yang mencapai Rp 43,5 M dihentikan. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Andre Rosiade menjelaskan nasib tender yang sudah memenangkan proyek tersebut.
"Yang pasti tendernya kita minta Pak Sekjen, kan tidak dilanjutkan, tapi informasi yang kita dapatkan kan kontraknya belum. Ya sudah silakan Pak Sekjen menyelesaikan atau administrasinya itu diserahkan ke Sekjen DPR," ujar Andre kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).
"Mekanismenya kita serahkan ke DPR dan BURT memutuskan untuk ini tidak dilanjutkan," imbuhnya.
Andre Rosiade menyebut keputusan soal penghentian pengadaan gorden rumah dinas DPR diambil lewat rapat BURT bersama pihak Kesetjenan DPR siang tadi. Andre menegaskan seluruh anggota dan pimpinan BURT menyepakatinya.
"Hari ini kita rapat dengan Pak Sekjen. Kita sudah mendengar keterangan Sekjen dan juga inspektorat DPR. BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pengadaan pelaksanaan gorden. Hari ini rapatnya jam 2. Tadi seluruh anggota pimpinan BURT sudah menyampaikan ini dibatalkan dan kita sudah sepakati," katanya.
Diberitakan sebelumnya, BURT dan Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan keputusan tidak melanjutkan proyek gorden rumah jabatan anggota (RJA) DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar.
"BURT memutuskan Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Hadir dalam konferensi pers itu Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi, Novita Wijayanti, anggota BURT Andre Rosiade, hingga Sekjen DPR Indra Iskandar.
"Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui diskusi panjang antara BURT dan Kesekjenan," imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua BURT Johan Budi menegaskan proyek gorden rumah dinas anggota DPR itu dibatalkan. "Pengadaan gorden untuk rumah jabatan tahun 2022 tidak dilanjutkan," kata Wakil Ketua BURT Johan Budi.
Simak Video 'Alasan Ketua Banggar Minta Pengadaan Gorden DPR Rp 43,5 M':
