.webp)
Massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
"Memohon kepada Pak Jokowi kondisi existing petani sawit sudah sangat tersiksa dengan kondisi ini. Kami minta supaya, pertama, ditinjau kembali larangan ekspor karena dampaknya cukup mengerikan," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Selain itu, massa menuntut pemerintah merevisi Permentan 01/2018 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS). Menurutnya, Permentan tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan sebesar 7 persen, sedangkan 93 persen lainnya tidak bermitra dan tidak dilindungi haknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan ketiga, petani sawit juga adalah bagian yang juga tidak terpenting dari siklus ekonomi ini. Jadi kami tidak mau menjadi anak tiri sentra Indonesia dalam ekonomi," katanya.
"Keempat, masalah pabrik minyak goreng, supaya tidak kejadian lagi, kita minta supaya diberi regulasi atau kemudahan untuk bisa menjadikan pabrik. Jadi tidak hanya dikuasai sekelompok tertentu," sambungnya.
Kemudian, Gulat mengatakan tuntutan terakhir. Mereka meminta pemerintah melibatkan aparat kepolisian terkait distribusi minyak goreng. Hal itu agar sampai ke daerah-daerah.
"Jadi kalau ini tidak tercapai, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih," katanya.
Perwakilan Massa Temui KSP
Sementara itu, 10 perwakilan massa akan menemui perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko mengatakan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari massa aksi.
"Yang penting kan sekarang kita mau dengar dulu aspirasinya dari teman-teman ini, tadi arahan dari pimpinan diminta untuk mengakomodasi dulu untuk nanti kita lihat arahannya akan ketemu siapa. Yang penting kita tahu situasi," kata Joanes di lokasi.
Simak 5 tuntutan massa di halaman berikutnya.
Berikut lima tuntutan Apkasindo yang akan disampaikan dalam demo:
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya menyubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).
5. Meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tata Niaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta hektare).
