Ditemui KSP, Massa Petani Kelapa Sawit Tuntut Larangan Ekspor CPO Dicabut

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 17 Mei 2022 13:02 WIB
Massa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor crued palm oil (CPO) atau minyak goreng. (Anggi M/detikcom)
Massa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. (Anggi M/detikcom)
Jakarta -

Massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

"Memohon kepada Pak Jokowi kondisi existing petani sawit sudah sangat tersiksa dengan kondisi ini. Kami minta supaya, pertama, ditinjau kembali larangan ekspor karena dampaknya cukup mengerikan," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Selain itu, massa menuntut pemerintah merevisi Permentan 01/2018 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS). Menurutnya, Permentan tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan sebesar 7 persen, sedangkan 93 persen lainnya tidak bermitra dan tidak dilindungi haknya.

"Tuntutan ketiga, petani sawit juga adalah bagian yang juga tidak terpenting dari siklus ekonomi ini. Jadi kami tidak mau menjadi anak tiri sentra Indonesia dalam ekonomi," katanya.

"Keempat, masalah pabrik minyak goreng, supaya tidak kejadian lagi, kita minta supaya diberi regulasi atau kemudahan untuk bisa menjadikan pabrik. Jadi tidak hanya dikuasai sekelompok tertentu," sambungnya.

Kemudian, Gulat mengatakan tuntutan terakhir. Mereka meminta pemerintah melibatkan aparat kepolisian terkait distribusi minyak goreng. Hal itu agar sampai ke daerah-daerah.

"Jadi kalau ini tidak tercapai, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih," katanya.

Perwakilan Massa Temui KSP

Sementara itu, 10 perwakilan massa akan menemui perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko mengatakan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari massa aksi.

"Yang penting kan sekarang kita mau dengar dulu aspirasinya dari teman-teman ini, tadi arahan dari pimpinan diminta untuk mengakomodasi dulu untuk nanti kita lihat arahannya akan ketemu siapa. Yang penting kita tahu situasi," kata Joanes di lokasi.

Simak 5 tuntutan massa di halaman berikutnya.