Pemprov DKI Dituduh Catut Nama Gereja untuk Dana BOTI, TGUPP Buka Suara

Arief Ikhsanudin, Isal Mawardi - detikNews
Sabtu, 14 Mei 2022 09:12 WIB
Poster
Ilustrasi medsos (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta dituduh mencatut nama gereja untuk dana Biaya Operasional Tempat Ibadah (BOTI) hingga viral di media sosial. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) angkat bicara soal hal itu.

Mulanya, pegiat media sosial Denny Siregar mengunggah tangkapan layar status Facebook dari akun Agoes Ibrahim. Melalui Facebooknya, Agoes mempertanyakan banyaknya gereja yang dicatut namanya oleh Pemprov DKI Jakarta namun belum menerima dana BOTI.

"Barusan saya ditag teman tentang ribut-ribut bantuan Pemprov DKI untuk gereja-gereja. Ternyata banyak banget gereja yang dicatut namanya tapi nggak pernah terima duitnya. Total bantuan Anies (Gubernur DKI Jakarta) tahun kemarin senilai Rp 49,9 miliar," tulis Agoes seperti dilihat, Sabtu (14/5/2022).

"Saya berharap kasus ini terungkap terang benderang agar jemaat tahu siapa hamba Tuhan sejati dan siapa hamba uang yang rakus sampai berani memasukkan ada tanda tangan pendeta lain," lanjutnya.

Tanggapan TGUPP

Anggota TGUPP, Tatak Ujiyati, membantah kabar itu. Ia mempersilakan masyarakat bertanya ke Pemprov DKI Jakarta bila curiga nama gerejanya dicatut untuk BOTI.

"Pagi ini membaca kabar miring yang dicuitkan Denny Siregar di Twitter. Ia menyebar tulisan FB Agoes Ibrahim, yang mempertanyakan banyak gereja yang namanya dicatut untuk mendapatkan dana BOTI (Biaya Operasional Tempat Ibadah) tetapi tak dapat duitnya. Jika kita tahu sistem cashless yang diterapkan Pemprov DKI dalam memberikan dana hibah, tentu kecurigaan seperti ini tak akan terjadi," tulis Tatak melalui akun Facebooknya. Tatak mengizinkan detikcom untuk mengutip.

Ia mengusulkan agar Agoes Ibrahim, selaku pembuat tulisan, menyebut gereja mana yang dicurigai telah dicatut namanya. Lalu meminta konfirmasi ke Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Mental dan Spiritual.

"Pemprov DKI Jakarta pasti akan membantu. Aparat Dinas akan dengan mudah melacak persoalannya ada di mana," jelas Tatak.

Tatak kembali menegaskan Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem cashless untuk semua transaksi, termasuk salah satunya terkait dana hibah BOTI.

"Dalam sistem hibah BOTI ini dana bantuannya ditransfer oleh Pemprov DKI ke rekening escrow Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) yang menjadi koordinator untuk tahun 2020, lalu ditransfer ke masing-masing gereja. Untuk tahun 2021 ditransfer ke Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), yang menjadi koordinator untuk tahun 2021," ucap Tatak.

"PGPI dan PGLII membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemprov DKI sehingga kita tahu gereja-gereja mana saja yang mendapat bantuan BOTI. Amat mudah dicek dan ditelusuri," lanjutnya.

Soal gereja yang sudah terdaftar tetapi belum dapat dana BOTI, ia menduga dua hal. Pertama, gereja tersebut sudah didaftar oleh organisasi gerejanya tapi datanya belum dimasukkan ke Pemprov DKI.

"Kedua, sudah didaftarkan oleh organisasi gerejanya, sudah dimasukkan ke dalam proposal penerimaan hibah Pemprov DKI, tapi belum masuk dalam hibah anggaran BOTI tahun berjalan," ujar Tatak.

Tatak meminta, bila memiliki persoalan serupa, masyarakat meminta konfirmasi langsung ke Pemprov DKI Jakarta dengan membawa nama-nama gereja yang dimaksud.

"Kalau malas datang ke Balai Kota, bisa lapor pakai JAKI atau pakai 13 kanal pengaduan lain yang sudah disediakan. Tidak pakai lama, akan bisa dicek masalahnya di mana," pungkasnya.

Simak juga 'Pemprov DKI Pastikan Sistem PPDB 2022 Berlangsung Baik':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/jbr)