.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta koalisi pilpres dihentikan, termasuk koalisi Indonesia Bersatu yang digaungkan Golkar, PAN, dan PPP. PAN menyebut istilah koalisi sudah melekat pada kehidupan politik Indonesia.
"Istilah koalisi itu satu kolam dengan oposisi, tidak ada di UUD 1945. Tetapi secara terminologi politik sudah melekat dalam kehidupan politik Indonesia," kata Waketum PAN Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).
Viva mengatakan koalisi hanyalah istilah yang hanya dipersonifikasi dan tidak melanggar konstitusi ataupun peraturan yang ada. Viva mengatakan, jika Fahri alergi terhadap koalisi, bisa saja menggunakan istilah gabungan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal istilah politik, itu soal selera bahasa. Ada unsur personifikasi bahasa. Tidak akan membuat salah kaprah atau tidak melanggar konstitusi dan peraturan," ujarnya.
"Kalau Mas Fahri Hamzah alergi dengan istilah koalisi partai, ya memakai istilah gabungan partai politik saja, agar sesuai dengan pasal di UUD 1945, he-he-he...," lanjutnya.
Viva mengatakan saat ini partai politik tengah menjajakan diri untuk bergabung demi mengusung calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, kegiatan itu pun merupakan kebebasan partai politik yang diatur dalam UU Pemilu.
"Saat ini, masing-masing partai politik yang lolos parliamentary threshold sedang melakukan komunikasi, lobi, saling mendekatkan diri, PDKT politik. Gunanya untuk penjajakan berkoalisi atau menggabungkan partai politik. Nanti akan mengerucut bagaimana komposisi koalisi atau format gabungan partai pengusung paslon capres/cawapres," ujarnya.
"Di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memuat kebebasan partai politik mencantumkan ciri khas atau ideologi politik partai. Dan secara empiris, masing-masing partai telah ada juru bicara partai. Bahkan di PAN ada jubir muda PAN yang bertugas untuk berkomunikasi dengan kaum generasi muda," lanjut Viva.
Fahri Hamzah desak Koalisi Indonesia Bersat dihentikan, simak di halaman berikut
Simak Video 'Fahri Hamzah Kritik Keras Koalisi Golkar-PPP-PAN, Kenapa?':
Fahri Hamzah Desak Koalisi Indonesia Bersatu Dihapus
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Partai Golkar, PPP, dan PAN menjelang Pemilu 2024. Fahri menyebut 'koalisi ujug-ujug' harus dihentikan.
"'Koalisi ujug-ujug' harus dihentikan di republik ini!" kata Fahri kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).
"Tidak sehat bagi presidensialisme kita membiarkan 'koalisi ujug-ujug' tidak ada ujung, tidak ada pangkal, bagaimana dia dimulai, begitu pula dia berakhir," imbuhnya.
Fahri menilai koalisi tidaklah dikenal dalam sistem presidensialisme. Dia menyebutkan, dalam peraturan, hanya disebutkan soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik.
"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensialisme. Koalisi adalah terminologi dalam parlementerisme. Itu sebabnya sulit mencari di mana letak koalisi dalam sistem kita. Dalam UUD hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," jelas Fahri.
Fahri menuturkan maksud awal dari penyebutan pengusul capres partai politik dan juga gabungan partai politik. Hal itu karena dalam konstitusi mengantisipasi adanya pasangan calon yang didukung lebih dari satu partai politik.
"Sebenarnya original intent atau maksud awal dari penyebutan pengusul seorang capres 'partai politik dan gabungan partai politik' adalah karena konstitusi mengantisipasi adanya satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik," ujar Fahri.
"Karena itu, sebenarnya asal usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya," imbuhnya.
