Polri Ungkap Penyelundupan Ekspor 121 Ton Minyak Goreng ke Timor Leste!

Fajar Pratama - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 19:58 WIB
Pengungkapan kasus ekspor ilegal minyak goreng
Pengungkapan kasus ekspor ilegal minyak goreng. (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Polri mengungkap kasus penyelundupan ekspor 121,985 ton minyak goreng yang dimuat dalam 8 kontainer. Minyak goreng ini rencananya akan diekspor ke Dili, Timor Leste.

Informasi tersebut diungkap Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta seperti tertulis dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Kamis (12/5/2022). Ada 2 orang tersangka yang dijerat dalam kasus ini.

Irjen Nico menjelaskan, pengungkapan kasus besar ini bermula dari adanya informasi masyarakat kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Diduga ada pihak yang melakukan pelanggaran terkait kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor minyak goreng hingga crude palm oil (CPO).

"Dari laporan masyarakat tersebut terdapat tiga kontainer yang diduga berisi minyak goreng yang akan diekspor ke Dili, negara Timor Leste," kata Nico.

Nico mengatakan, atas perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pihaknya pun melakukan pengecekan mendalam. Setelah menemukan tiga kointainer berisi minyak goreng itu, tim gabungan terdiri atas Satgas Pangan Pusat, Satgas Pangan Daerah dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan didampingi oleh Tim dari Bea-Cukai dan Ditjen PKTN serta Ditjen Daglu Kemendag RI pada 11 Mei 2022 menemukan kontainer lainnya yang berisi minyak goreng.

Pengungkapan kasus ekspor ilegal minyak gorengPengungkapan kasus ekspor ilegal minyak goreng. (Dok Istimewa)

Ada dua orang pelaku ekspor minyak goreng yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni E (44) dan R (60). R adalah pemilik minyak goreng tersebut. R membeli minyak goreng tersebut dari suatu tempat, kemudian meminta bantuan E untuk mengurus dokumennya.

Para tersangka juga mencoba mengelabui petugas dengan memalsukan dokumen kelengkapan ekspor kontainer yang ternyata berisi minyak goreng tersebut ke Timor Leste.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, para tersangka dipersangkakan melanggar:

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil.

Yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (1) UU No 7 Tahun 2014

Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 3 ayat (1) Permendag RI No 22 Tahun 2022

Eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil}, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.Eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor.

Pengungkapan kasus ekspor ilegal minyak gorengPengungkapan kasus ekspor ilegal minyak goreng. (Foto: dok. Istimewa)

Dari hasil pengungkapan kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 kontainer, 121,985 ton minyak goreng berbagai merek, hingga 1 bundel dokumen ekspor.

Kapolri Tegaskan Polri Terus Lakukan Pengawasan

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan Presiden Indonesia Jokowi soal larangan ekspor minyak goreng dan juga CPO.

Sigit menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden," kata Sigit dalam keterangan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5).

"Dengan pengawasan langsung dan terus-menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," sambung mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menegaskan agar seluruh produsen hingga distributor benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit memantau implementasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPOKapolri Jenderal Listyo Sigit memantau implementasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO (Foto: dok. Istimewa)

"Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia," ucap Sigit.

Diketahui sebelumnya, Polri sejak awal fokus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan ketersediaan serta pengendalian harga dari minyak goreng. Bahkan, bersama dengan Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

"Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Mabes Polri, Senin (4/4) lalu.

Sigit memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik," ujar Sigit.

Simak juga 'Minyak Goreng Langka, Korupsi Ekspor CPO, dan Larangan Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(hri/fjp)