Pengadaan 1.800 komputer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten yang dikorupsi pada 2018 ternyata tidak disertai perangkat lengkap. Pihak penyedia tidak menyertakan mouse dan keyboard, padahal ada dalam kontrak.
Keterangan ini disampaikan oleh saksi Dian Hardianto sebagai PNS Dindikbud plus tim pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP). Ia dan tim diminta mengecek pengadaan 1.800 komputer dinas di setiap sekolah SMA-SMK.
"Yang belum ada mouse dan keyboard, seingat saya tidak ada dalam list yang saya bawa, list-nya dari dinas," kata saksi Dian kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Kamis (12/5/2022).
Tim PPHP juga ia akui tidak mengecek perangkat lunak yang digunakan bajakan atau asli. Pengecekan hanya mengetes apakah komputer beroperasi atau tidak.
Pemeriksaan juga tidak dilakukan pada seluruh komputer. Misalnya 10 sekolah penerima di Serang, ia hanya memeriksa 6 sekolah.
"Yang di kabupaten ada 10 sekolah, yang diperiksa 6," ujarnya.
"Jadi saya cek hidup-hidupkan, ada Windows-nya udah, yang saya prioritaskan yang saya tahu aja," tambahnya saat ditanya hakim Slamet Widodo.
Daftar komputer yang diterima tim PPHP untuk dicek katanya berasal dari PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI). Untuk barang yang tidak lengkap, yaitu mouse dan keyboard, ia laporkan ke terdakwa Ardius Prihantono yang waktu itu menjabat Sekdis Dindikbud.
"Saya kasihkan ke Pak Ardius," ujarnya.
Saksi Dian dihadirkan untuk empat terdakwa korupsi pengadaan komputer UNBK senilai Rp 25,3 miliar. Empat terdakwa adalah mantan Kadis Dindikbud Engkos Kosasih Samanhudi, Sekretaris Dindikbud Ardius Prihantono.
Dari pihak swasta sebagai penyedia adalah Ucu Supriatna dari PT Cahaya Akbar Mediateknologi (CAM) dan Sahat Manahan Sihombing dari PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI).
Simak juga 'Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik Pj Gubernur untuk 5 Provinsi':
