Terima Perwakilan Buruh, KSP Pelajari Tuntutan Tolak Upah Murah-UU Ciptaker

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 16:56 WIB
Jakarta -

Perwakilan massa buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) selesai menemui Kantor Staf Presiden (KSP). Tuntutan buruh akan dipelajari oleh KSP.

"Semua petisi yang isinya satu menolak revisi UU No 12 tahun 2011, menolak UU Cipta Kerja agar klaster kerja dikeluarkan dari UU No 13 Tahun 2003. Ketiga, menolak revisi UU No 11 2020 menolak upah murah, itu sudah kita sampaikan semua kepada KSP," kata Sekjen KSPSI, Hermanto Ahmad, Kamis (12/5/2022).

Dia mengatakan pihaknya akan terus memonitor sejauh mana perkembangan tuntutan mereka dibahas di KSP.

"Dan akan dipelajari, bukti terima juga sudah ada tertanda dari KSP, kami akan monitor setiap saat tentang petisi kita sudah sejauh mana dibicarakan di pemerintahan," katanya.

Sementara itu Wakil Presiden KSPSI Abdullah mengaku bersyukur diterima oleh KSP. Dia meminta massa buruh tidak lelah menegakkan keadilan.

"Pesan-pesan moral dan petisi sudah disampaikan dengan baik, insyaallah akan ditindak lanjuti, satu hal untuk kawan-kawan semua perjuangan tidak mengenal lelah, dengan adanya UU Cipta kerja di Kabupaten Bekasi 4 tahun tidak naik gaji, oleh karena itu satu kata tolak UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan," katanya.

Sebelumnya, delapan perwakilan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menemui perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) di lingkungan Istana Negara. Di sana, KSPSI menyampaikan 4 poin tuntutannya itu.

"Delapan orang (perwakilan KSPSI). Saya sudah menelepon pejabat kepresidenan, saya diterima oleh deputi 2 dan deputi 4 KSP," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Patung Kuda.

Andi Gani mengatakan pihaknya akan memberikan waktu sepekan kepada pemerintah. Jika pemerintah tidak mengabulkan tuntutannya, buruh akan kembali berdemo dengan massa yang lebih banyak.

"Kami beri waktu 7 hari ke depan, kalau nggak ada respons yang baik soal tuntutan kami, kami akan lipat gandakan ke DPR setelah masa reses selesai," katanya.

(idn/idn)